MataIndonesia, JAKARTA – Pemerintah menargetkan investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) mencapai Rp1.682 triliun dalam satu dekade ke depan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional. Target ambisius tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan menjadi salah satu pilar penting dalam agenda transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan bahwa sebagian besar investasi tersebut diharapkan berasal dari sektor swasta. Menurutnya, skema pembiayaan yang melibatkan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi bersih di berbagai daerah.
“Waktu itu Pak Menteri mengeluarkan keputusan Menteri untuk RUPTL 10 tahun itu kita harapkan investasi sampai dengan Rp1.682 triliun dan ini 70%-nya dari swasta,” kata Eniya.
Ia menjelaskan, realisasi investasi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga membuka peluang kerja baru dalam skala besar. Pemerintah memperkirakan sektor EBT dapat menciptakan sekitar 760 ribu lapangan kerja hijau yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
“Kita harapkan green jobs juga terdorong lahir dan kita memerlukan SDM-SDM yang punya skill yang baik. Jadi kita harapkan kira-kira ada 760 ribu orang yang mempunyai skill di wilayah green jobs,” ujarnya.
Komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi, lanjut Eniya, diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025. Regulasi tersebut membuka ruang bagi berbagai teknologi rendah emisi, termasuk co-firing, pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, serta penggantian pembangkit diesel.
Sepanjang 2025, pemerintah berhasil menambah kapasitas energi hijau sebesar 1,3 gigawatt (GW). Capaian tersebut mendorong porsi energi bersih dalam bauran listrik nasional melampaui 16 persen dan berkontribusi pada penurunan emisi hingga 82,47 juta ton.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan, dekarbonisasi industri seharusnya tidak dilihat sebagai beban biaya, melainkan peluang ekonomi baru. Ia menyebut pengembangan energi bersih berpotensi mendorong investasi lebih dari Rp1.680 triliun, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, sekaligus menurunkan emisi karbon secara signifikan.
“Pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga memberikan penambahan ekonomi yang signifikan. Antara lain mendorong investasi sekitar Rp1.680 triliun lebih, menciptakan lebih dari 700.000 lapangan kerja green job dan juga ini akan mengurangi emisi sekitar 120 sampai dengan 130 juta ton karbondioksida,” kata Yuliot.
Ia menekankan pentingnya skema pembiayaan inovatif, seperti blended finance, untuk meningkatkan kelayakan proyek energi hijau dan menarik minat investor. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan lembaga keuangan dinilai menjadi kunci terciptanya ekosistem investasi yang sehat.
Menurut Yuliot, transisi energi merupakan upaya kolektif yang akan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang tepat, investasi energi bersih diharapkan tidak hanya memenuhi target penurunan emisi, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia di masa depan.