Investasi Berkelanjutan Butuh Hilirisasi, Kolaborasi, dan Keadilan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejumlah persiapan menuju pertemuan puncak pemimpin ekonomi dunia yang tergabung ke dalam G20, awal November 2022, di Nusa Dua, Bali. Sebagai bagian Sherpa Group, negara-negara yang tergabung ke grup perdagangan, investasi dan industri turut dalam persiapan itu.

Mereka sudah melampaui pertemuan maraton. Mulai pertemuan pertama dan kedua G20 Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) di Solo. Di pertemuan ketiga, TIIWG di Nusa Dua, Bali, yang berlangsung sejak 19 hingga 20 September 2022, TIIWG telah mampu menuangkan pernyataan menteri (ministerial statement). Dan memuat komitmen negara anggota G20 terkait enam isu prioritas di bidang perdagangan, investasi, dan perindustrian.

Keenam isu prioritas TIIWG adalah,

  • Pertama, peran sistem perdagangan multilateral untuk akselerasi pencapaian sustainable development goals (SDGs).
  • Kedua, perdagangan digital dan rantai nilai global yang berkelanjutan (sustainable global value chains/GVCs).
  • Ketiga, industrialisasi inklusif yang berkelanjutan melalui industri 4.0.
  • Keempat, respons perdagangan, investasi, dan industri terhadap pandemi.
  • Kelima, arsitektur kesehatan global, dan keenam mendorong investasi berkelanjutan dalam rangka pemulihan ekonomi global.

Khusus pertemuan Trade, Investment, and Industry Ministrial Meeting (TIIMM G20) akan hadir delapan menteri dari negara anggota G20. Yaitu Kanada, Prancis, India, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Inggris.

Selain itu, hadir juga 12 pejabat setingkat menteri dari negara anggota G20 lainnya. Termasuk Rusia dan Amerika Serikat serta tujuh menteri dari negara undangan, yaitu Kamboja, Spanyol, Fiji, Selandia Baru, Rwanda, Singapura, dan Persatuan Emirat Arab (PEA).

Adapun total delegasi yang hadir dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Ketiga TIIWG dan TIIMM G20 sebanyak 268 delegasi, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Mereka merupakan perwakilan negara anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional.

Dalam kesempatan pembukaan TIIMM G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis 22 September 2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya investasi berkelanjutan. Dalam rangka mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata.

Bahlil, selaku co-chairman dari TIIMM G20, mengungkapkan adanya berbagai tantangan dalam mewujudkan investasi yang berkelanjutan. Salah satunya, yaitu harus adanya kontribusi investasi terhadap hilirisasi.

Melalui hilirisasi, maka negara-negara berkembang dapat memajukan industrinya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Sama halnya dengan negara maju.

“Penting saya tegaskan bahwa negara berkembang wajib mendapatkan kesempatan menaiki tangga yang sama untuk mencapai puncak seperti negara-negara maju,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Kolaborasi antara investor besar dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal perlu mendapat dorongan untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi investasi yang inklusif.

Dia menegaskan, investasi membutuhkan keadilan. Menurut Bahlil, saat ini masih terjadi ketidakadilan arus investasi. Antara negara berkembang dan negara maju di bidang energi hijau. Termasuk di dalamnya harga kredit karbon.

“Saat ini masih terjadi ketimpangan. Hanya 1/5 saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Selain itu, ke depan perlu adanya kesepakatan aturan pasar karbon yang lebih adil dan berimbang. Antara negara maju dan berkembang,” ujarnya.

Bahlil menerangkan pentingnya dukungan negara G20 untuk mengadopsi kompendium. Ini sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan impelementasi strategi dalam menarik investasi yang berkelanjutan.

Memanfaatkan momentum Presidensi G20, Bahlil juga mengajak negara-negara G20 untuk bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan rantai pasok dunia demi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini