Insentif PPN Dongkrak Pembiayaan Sektor Properti di Tanah Air

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kebijakan pemerintah memberikan insetif untuk mendongkrak naiknya sektor properti di Indonesia, langsung diapresiasi oleh CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.

Diketahui, pemerintah memberikan insentif berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen untuk sektor perumahan setelah sebelumnya Bank Indonesia merelaksasi Loan to Value (LTV) ke level 100 persen alias uang muka atau Down Payment (DP) nol persen.

“Ini langkah luar biasa yang diambil pemerintah untuk menggerakkan ekonomi khususnya properti. Ini akan berdampak luar biasa terhadap peningkatan pasar properti,” katanya.

Ia mengatakan harusnya dengan kebijakan ini sektor properti dapat meningkat 20 persen tahun ini dibandingkan 2020 lalu.

Dengan insentif tersebut pembelian rumah tapak atau rumah susun/apartemen baru yang nilainya di bawah Rp 2 miliar akan dibebaskan PPN dan pengurangan PPN untuk rumah Rp2-5 miliar sebesar 50 persen.

Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan BI dan pemerintah, lanjut Ali, pasar properti akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan akan membantu para pengembang yang belakangan ikut terdampak karena pandemi.

“Konsumen harus melihat ini sebagai momen untuk membeli properti karena mungkin tidak akan ada lagi seperti ini dengan pembebasan PPN,” ujar Ali.

Plt Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan sinyal kuat pertumbuhan sektor properti akan berlanjut pada 2021. Menurutnya, sinyal itu sudah mulai terasa pada kuartal ketiga dan keempat 2020 lalu.

Pada periode akhir tahun lalu, Nixon menyebutkan permintaan KPR mulai merangkak naik sehingga tercatat lebih dari 122 ribu unit rumah terjual di masa pandemi.

Penjualan terbaik pada masa pandemi, lanjut Nixon, terjadi untuk rumah-rumah subsidi hingga kelas menengah dengan harga di bawah Rp 500 juta. Bahkan, segmen tersebut mencatatkan kualitas kredit yang terjaga karena merupakan rumah pertama.

Adapun pada 2021 emiten bersandi saham BBTN tersebut optimistis kredit akan tumbuh di level 7 hingga 9 persen. “Kami melihat permintaan hunian pada kuartal akhir tumbuh jauh lebih baik, dan adanya insentif dari pemerintah ini membuat kami kian optimistis di 2021,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini