Ini Sosok dari Jepang yang Dorong Grab dan Gojek Bersatu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wacana penggabungan atau merger antara Grab dan Gojek dikabarkan didorong oleh orang terkaya Jepang, Masayoshi Son. Dia adalah pendiri sekaligus CEO Softbank.

Menurut kabar dari orang terdekat Masayoshi pembahasan soal merger ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak dua tahun lalu, namun karena tidak ada urgensinya maka tidak lanjut.

Kala itu, Softbank tak setuju karena Masayoshi percaya waktu itu bisnis ride-hailing akan jadi industri monopoli di mana yang paling banyak uang menguasai pasar.

Namun padangan itu lantas berubah. Maret lalu, Softbank dan Son dilaporkan mendorong agar Grab dan Gojek bersatu sebelum pasar berdampak serius oleh corona (COVID-19). Bisa jadi ini upaya Softbank untuk menyehatkan keuangannya.

Maklum mereka sempat menelan serangkaian kerugian besar usai investasinya di WeWork dan menjadi kerugian perdana selama 14 tahun terakhir. Tercatat nilai kerugiannya mencapai 8,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 124 triliun.

Alhasil Sofbank terpaksa menjual aset 41 miliar dolar AS untuk membayar utang. Divestasi paling menonjol pada 13 September dengan menjual ARM Holdings kepada Nvidia senilai SUD 40 miliar.

Hanya saja dorongan Son dan Softbank agar Grab dan Gojek merger tentu tidak akan mudah. Pasalnya, menurut laporan The Business Times, Alibaba sedang dalam pembicaraan untuk menginvestasikan 3 miliar dolar AS ke Grab dan itu akan membuat valuasinya menjadi 13,1 miliar dolar AS. Hal itu dapat membuat potensi merger menjadi rumit dalam hal pertimbangan antitrust.

Sebagai gambaran, Softbank kini tercatat sebagai pemegang saham di Grab dan Gojek. Selain itu, ada juga sederet investor lain yang ikut berinvestasi di Grab dan Gojek yaitu Alibaba, Tencent, Mitsubishi, PayPal, Google, Facebook dan Visa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini