Ini Solusi agar Pemerintah Atasi Kenaikan Harga Kedelai

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kenaikan harga kedelai yang terjadi setiap hari ini membuat para pengrajin tahu dan tempe terusik. Mereka mulai kesulitan menentukan harga jual kepada konsumen.

Para pengrajin tahu dan tempe di Pulau Jawa pun sepakat mogok produksi. Sehingga dalam 3 hari kedepan, pedagang tahu dan tempe tidak bisa berjualan.

“Rencana mogoknya mulai dari besok hari senin, selasa dan rabu,” kata Ketua Pusat Kopti DKI Jakarta, Sytarto, Minggu 20 Februari 2022.

Menanggapi itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai.

Mengingat kedelai merupakan komoditas impor yang harganya ditentukan oleh pasar bebas.

Namun, hal itu tidak berarti pemerintah tidak bisa mengambil tindakan atau mencarikan solusi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, meminta para importir untuk membuat kontrak kerjasama jangka panjang kepada produsen kedelai di luar negeri. Cara ini dianggap bisa membuat harga kedelai lebih stabil.

“Panggil semua importir kedelai untuk menekan produsen menjadi kontrak jangka panjang sehingga stabilitas harga kedelai ini bisa terjamin,” kata dia.

Bhima mengatakan, selama ini importir dengan produsen kedelai di luar negeri meneken kerjasama jangka pendek. Akibatnya risiko fluktuasi harga kedelai tidak bisa terhindarkan.

“Jadi jangan hanya kontrak jangka pendek. Kontrak jangka panjang bisa meminimalisir terjadinya fluktuasi harga bahan baku kedelai,” katanya.

Solusi lainnya, dengan memberikan subsidi kepada para pengrajin tahu dan tempe. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah para pengrajin mogok produksi. Mengingat tahu dan tempe merupakan sumber alternatif protein yang terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.

“Berikan mereka subsidi, cari jalan keluarnya kasih subsidi karena tahu tempe ini alternatif protein yang paling terjangkau lapisan masyarakat ke bawah,” katanya.

Pemerintah juga harus memastikan agar tidak ada penimbunan atau manipulasi dari importir kedelai. Apalagi dalam beberapa bulan kedepan memasuki momentum bulan puasa dan lebaran.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini