Ini Sejumlah Manfaat Presidensi G20 yang Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berawal dari berbagai forum multilateral lainnya, G20 tidak memiliki sekretariat tetap, agenda dan kegiatannya ditetapkan Kepresidenan yang bergilir dan bekerja sama dengan para anggotanya.

Sebagaimana disepakati pada KTT Riyadh 2020, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 pada 2022, dengan tongkat estafet yang diserahkan dari Italia pada KTT Roma di 30-31 Oktober 2021 lalu.

Presidensi G20 di Indonesia secara resmi telah dimulai pada 1 Desember 2021. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia ini diharapkan tidak hanya bersifat serimonial saja tetapi juga dapat memberikan hasil yang nyata dan melahirkan terobosan besar untuk pemulihan ekonomi nasional dan dunia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, turut membeberkan manfaat yang Indonesia rasakan sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan Presidensi G20 tahun 2022 mendatang. Salah satunya yaitu menciptakan lapangan kerja dengan jumlah yang besar mengingat lebih dari 157 pertemuan yang akan diadakan.

Manfaat lain yang tak kalah penting disampaikan Sri Mulyani adalah Indonesia sebagai negara emerging dan negara terbesar di ASEAN dinilai sebagai negara yang memiliki perekonomian dan sistem politik yang stabil, sehingga mampu menjadi pemimpin dan membentuk kebijakan-kebijakan yang memiliki pengaruh besar ke seluruh dunia.

Misalnya, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang membahas mengenai desain kebijakan ekonomi seperti apa yang akan dilakukan setiap negara untuk bisa memulihkan perekonomian mereka akibat dari pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.

Sri Mulyani mencontohkan, perekonomian Cina yang saat ini berada pada posisi menurun harus melakukan restruckturing atau redesigning dari strategi pembangunannya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Amerika Serikat, dimana inflasi tinggi terjadi sehingga negara harus melakukan penyesuaian kebijakan untuk memulihkannya.

“Ini pengaruhnya ke seluruh dunia luar biasa besar. Seperti, katakanlah kebijakan moneter maupun fiskalnya yang kemudian menimbulkan apa yang disebut efek spillover atau rambatan. Kalau ekonomi dunia tumbuh tinggi, berarti ekspor kita tumbuh tinggi,” ujar Sri Mulyani.

Naiknya harga komoditas yang terus terjadi dan kemudian mendorong kinerja ekspor akan memberikan pengaruh positif pada penerimaan negara.

“Penerimaan yang tumbuh itu karena komoditas naik, ekspor kuat. Itu karena perekonomian dunia sedang tumbuh, pulih. Jadi dampaknya ya kepada ekonomi Indonesia dalam bentuk ekonominya kita juga ikut meningkat atau tumbuh dari sisi kegiatan ekspor, harga komoditas meningkat, dan itu pengaruhnya kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat,” katanya.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Presidensi G20 Indonesia akan membahas kebijakan yang sangat penting, terutama dalam hal mengatasi permasalahan dunia saat ini, yaitu Covid-19.

“Kita sekarang sedang membahas bagaimana menteri keuangan dan menteri kesehatan bisa mencegah agar dunia lebih siap jika terjadi pandemi lagi,” tambahnya.

Seperti yang disampaikan Sri Mulyani, hal ini merupakan fokus utama dunia. Biaya penanganan Covid-19 secara global diketahui telah mencapai lebih dari US$12 triliun pada segi fisikal dan US$11 triliun pada segi moneter. Menurutnya, dunia seharusnya dapat belajar mengatasi permasalahan ini jika pandemi kembali datang di masa depan.

Reporter: Sheila Permatasari

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini