Ini Respon JICT terhadap Praktik Pungli di Tanjung Priok

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – PT Jakarta International Container Terminal (JICT) selaku operator mengaku kecewa terhadap praktik pungli di wilayah Tanjung Priok. Melalui keterangan resmi, Senior Manager Corporate Secretary JICT, Raditya Arrya mengatakan bahwa pihaknya terus mendukung tindakan tegas pemerintah dan aparat kepolisian untuk membasmi pungli di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami prihatin dengan praktik pungutan liar yang terjadi, termasuk penangkapan terhadap oknum pekerja outsourcing di terminal JICT yang tidak bertanggung jawab,” kata Raditya, Sabtu 12 Juni 2021.

Polda Metro Jaya terus gencar menangkap para pelaku pungutan liar atau pungli terhadap sopir truk di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tercatat, 49 orang preman sudah ditangkap oleh kepolisian, termasuk koordinatornya di JICT, Ahmad Zainul Arifin pada Jumat 11 Juni 2021 malam.

Hal ini sudah dikonformasi oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Putu Kholis.

“Atasan yang tujuh orang kemarin ditangkap,” kata AKBP Putu, Sabtu 12 Juni 2021.

Adapun, para pelaku pungli di JICT mematok uang pungli dari korban sebesar Rp2 ribu hingga Rp20 ribu. Sementara Zainul berperan sebagai koordinator yang menerima uang pungli sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu setiap hari.

Ia bisa melacarkan aksinya karena perannya sebagai seorang karyawan outsorcing yang berwenang memberi perintah pada operator crane dalam pemilihan truk yang akan dilayani terlebih dahulu dalam proses bongkar muat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan bahwa tersangka masih mengerahkan pelaku lainnya agar bisa kabur dari kejaran aparat.

“Supaya enggak ketahuan, tersangka meminta agar yang lain jangan ‘buka-buka kartu’, jangan kasih tahu kalau melibatkan dia,” kata Yusri.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini