MATA INDONESIA, JAKARTA-Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara terkait beredarnya sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.
Dirinya membantah beredarnya sertifikat vaksinasi kepala negara akibat kebocoran Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini,” katanya, Jumat 3 Septermber 2021.
Menurutnya, agak sulit untuk bisa meminimalisir agar NIK yang difotokopi tidak tersebar di media sosial. Namun, dia sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menghapus data data orang yang tersebar di medsos.
“Agak sulit yang di medsos itu, seperti NIK, KK KTP elektronik yang di share via Wa, email dan lain lain pasti sudah masuk ke pemilik platform. Nah yang di medsos juga sudah saya laporkan ke Kominfo dalam berbagai rapat untuk bisa di take down,” katanya
Sebelumnya, foto sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar di media sosial. Gambar sertifikat dengan tulisan Ir Joko Widodo itu diunggah lewat Twitter.
Data Jokowi dalam sertifikat tersebut terlihat lengkap. Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi, jenis vaksin dan batch vaksinasinya.
Dalam gambar tersebut tertulis telah dilakukan vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua. Surat keterangan vaksin tersebut diberikan pada 27 Januari 2021.
Terdapat logo seperti Aplikasi PeduliLindungi di pojok kiri atas sertifikat vaksinasi tersebut. Warna sertifikat itu ungu muda dibawahnya terdapat logo KPC-PEN, Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.
Hingga kini, unggahan gambar tersebut sudah retweet oleh 457 orang dan disukai 488 orang. Para netizen juga mengomentari postingan sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut.
