Ini Nama Para Pejabat yang Daftar Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid 19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Siapa nama-nama pejabat  yang menjadi relawan uji klinis Vaksin Covid-19?

Dalam daftar relawan yang tertera terdapat nama Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho, Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan dan Wali Kota Bandung Oded M Danial.

Mereka akan bersama-sama 1.620 relawan lainnya mendapat suntikan vaksin Covid-19. Penelitian dan uji klinis vaksin yang dibuat oleh Bio Farma yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac tersebut dilakukan di Jawa Barat, tepatnya di Universitas Padjadjaran. Ini merupakan uji klinis tahap akhir, setelah sebelumnya melalui penelitian dan uji klinis di Cina.

Pada Selasa 11 Agustus 2020 lalu, Presiden Joko Widodo bahkan datang langsung ke Universitas Padjajaran dan lab Bio Farma, untuk menyaksikan proses uji klinis tahap akhir ini.

Uji klinis tahap 3 sebelum vaksin Covid-19 ini diproduksi besar-besaran merupakan tahapan yang perlu dilalui semua produk farmasi termasuk obat-obatan dan vaksin.

Jumlah 1.620 subjek relawan diperoleh Fakultas Kedokteran Unpad dan Bio Farma setelah melewati dua kali skrining. Rekrutmen pertama mampu menjaring 540 subjek, sedangkan di tahap kedua diperoleh 1.080 subjek relawan. Relawan yang terpilih setelah lolos dari pengujian imunogenitas (respon imun) dan efikasi (respon dalam melawan virus) melalui tes darah.

Penyuntikan dan pemantauan pasien uji klinis tahap 3 dilakukan terus menerus dan akan berlangsung hingga minggu ketiga di bulan Desember dengan total, 1.620 relawan. Karena itulah, mayoritas relawan adalah merupakan warga Bandung karena mereka harus terus dimonitor, diperiksa, dan menjalani analisa rutin dalam menilai efektivitas vaksin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini