MINEWS.ID, JAKARTA – Menyusul kisruh anggaran jumbo Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dua pejabatnya mengundurkan diri. Dari peristiwa itu tersirat bahwa perencanaan Pemprov pimpinan Anies Baswedan tersebut buruk.
Hal tersebut setidaknya terungkap dari pernyataan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan, salah satu pejabat yang mengundurkan diri.
Pengunduran diri tersebut diapresiasi Gubernur Anies Baswedan yang terkesan memahami buruknya perencanaan tersebut. Minews.id menyajikan dua pernyataan yang menyiratkan tesis ‘buruknya perencanaan Pemprov DKI Jakarta.’
1. Sri Mahendra Satria Wirawan.
“Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan, tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang,” kata Mahendra saat menyampaikan permohonan pengunduran dirinya sebagai Kepala Bappeda, Jumat 1 November 2019.
Pernyataan Sri Mahendra itu mengesankan perncanaan di pemerintahan tersebut buruk sehingga dia mengundurkan diri.
2. Gubernur Anies Baswedan
“Ini adalah sikap yang perlu dihormati, perlu dihargai, ketika memilih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain ketika memikirkan organisasi di atas kepentingan dirinya,” ujar Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 1 November 2019.
Pernyataan itu mengesankan Anies sesungguhnya mengetahui pola perencanaan di pemerintahannya buruk, sebelum ini.
Salah satu tugas Bappeda adalah merekap usulan anggaran dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sebelum pengunduran diri Sri Mahendra Satria Wirawan terjadi, masyarakat dihebohkan dengan anggaran jumbo yang aneh pada rancangan APBD DKI Jakarta.
