Ini Daftar 14 Provinsi yang Siap Gelar Sekolah Tatap Muka

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) mencatat, hingga kini sudah ada 14 provinsi yang menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Jumeri berkata, tidak semua kabupaten/kota dalam 14 provinsi tersebut yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, melainkan hanya parsial saja.

“Daerah yang sudah siap adalah ada 14 daerah. Meskipun setiap daerah itu tidak ada yang mutlak, tidak ada yang 100 persen bisa siap,” kata Jumeri, Selasa 5 Januari 2021.

Kemudian, ia juga menuturkan, ada empat provinsi yang melaksanakan pembelajaran campuran, dan 16 provinsi menyatakan belum siap.

“Saya sering mendapatkan pertanyaan apakah SKB 4 Menteri akan dicabut dengan banyak daerah yang menunda PTM (pembelajaran tatap muka). SKB ini gak akan dicabut, karena SKB itu udah tepat,” ujarnya.

Pasalnya SKB itu telah memberikan keleluasaan bagi daerah ihwal pembukaan sekolah pada 2021 ini. Hal ini mengingat Pemerintah Daerahlah yang paling mafhum soal kondisi pandemi Covid-19 di daerahnya masing-masing. Oleh karenanya SKB itu membebaskan keputusan untuk membuka sekolah selama pandemi kepada Pemerintah Daerah.

Adapun keempat belas daerah yang siap melakukan pembelajaran tatap muka tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jawa Barat

2. DI Yogyakarta

3. Raiu

4. Sumatera Selatan

5. Lampung

6. Kalimantan Tengah

7. Sulawesi Utara

8. Sulawesi Tenggara

9. Bali

10. Nusa Tenggara Barat

11. Maluku Utara

12. Bangka Belitung

13. Kepulauan Riau, dan

14. Sulawesi Barat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Kebijakan Fiskal Presiden Dorong Optimisme Dunia Usaha

Oleh: Hanif Putra )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa optimisme baru bagi dunia usahadan arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki fondasiekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan global sekaligusmempercepat pertumbuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang.Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam menyampaikan kerangkakebijakan fiskal dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuatkepercayaan publik dan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikanbahwa arah pembangunan ekonomi nasional berada dalam kendali yang jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki modal besar berupabonus demografi, pasar domestik yang luas, serta kekayaan sumber dayaalam yang melimpah. Pemerintah memandang kombinasi tersebutmenjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonominasional yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.Pemerintah Indonesia optimistis pasar domestik nasional memilikikapasitas yang sangat besar dan mampu menjadi penggerak utamapertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang, pemerintah menilaiIndonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhanekonomi dunia.Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan ketangguhan ekonomiIndonesia melalui capaian ekspor sejumlah komoditas strategis sepanjang2025. Pemerintah mencatat minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduanbesi menjadi penyumbang devisa besar bagi negara dengan nilaimencapai lebih dari US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan global. Potensi ekonominasional juga dinilai masih sangat besar karena Indonesia memilikisumber daya strategis lain seperti nikel, tembaga, logam tanah jarang, minyak bumi, dan kekayaan maritim yang belum dimaksimalkansepenuhnya.Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuattata kelola ekonomi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggarannegara. Presiden Prabowo menilai peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto menjadi langkah penting agar kemampuan fiskal Indonesia semakin kuat dan mampu mendukungpembangunan jangka panjang.Pemerintah Indonesia juga mendorong upaya introspeksi nasional dalampengelolaan ekonomi agar kekayaan alam Indonesia benar-benarmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini dinilaipenting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mengurangiketergantungan terhadap tekanan ekonomi global.Arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden mendapat sambutanpositif dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi PKS,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini