MATA INDONESIA, JAKARTA – Adalah pantas jika Presiden Jokowi marah kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di tengah Pandemi Covid19 sekarang, Kementerian Kesehatan hanya mampu menyerap Rp 4,68 persen dari total anggaran senilai Rp 87,55 triliun.
Angka itu memang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan 16 Juni 2020 ketika, Ani panggilan akrab Sri Mulyani, menyatakan penyerapan kementerian yang dipimpin Terawan baru menyerap 1,54 persen karena terjadi gap antara realisasi keuangan dengan kebutuhan fisik.
Itu sebabnya perlu percepatan proses administrasi penagihan di sektor kesehatan. Padahal penyerapan anggaran perlindungan sosial saat ini sudah mencapai 34,06 persen, sektoral dan pemerintah daerah 4 persen, UMKM di angka 22,74 persen, serta insentif dunia usaha sudah 10,14 persen.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid19, Senin 29 Juni 2020 meminta pembayaran pelayanan kesehatan dipercepat pencairannya. Dia juga meminta prosedur yang ada di Kementerian Kesehatan dipangkas untuk mempecepatnya.
Sebagai informasi, total anggaran penanganan Covid19 mencapai Rp 695,2 triliun terdiri dari kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp 106,11 triliun.