Ini Alasan Menkopolhukam Ogah Pulangkan 600 WNI Mantan Teroris

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah memastikan belum mempertimbangkan memulangkan ratusan Warga Negara Indonesia yang berstatus mantan teroris atau foreign terrorist fighters (FTF). Hal itu dipastikan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut bahwa hal serupa juga dilakukan banyak negara lain.

Kata Mahfud, alasan belum dipulangkannya para FTF karena justru akan mengganggu stabilitas keamanan wilayah mereka. “Negara-negara lain pun belum ada yang ingin memulangkan (FTF), itu banyak negara yang punya FTF seperti itu, banyak. Mereka merasa tidak aman kalau mereka (FTF) pulang ke negara masing-masing,” kata Mahfud MD di Jakarta, 4 Februari 2020.

Bahkan, lanjut dia, tak cuma negara asal FTF saja yang keberatan dengan kehadiran FTF. Mahfud mengatakan, negara yang dihuni FTF juga merasa tak nyaman dengan keberadaan para mantan teroris tersebut.

“Sementara di negara tempat mereka sebagai teroris, itu juga mereka enggak nyaman ditinggali (FTF). Tapi kan mereka punya hukum ya, jadi orang yang melakukan teror kan bisa saja terserah mereka,” ucap Mahfud.

Saat ini, ada sejumlah warga Indonesia di luar negeri yang sempat menjadi eks simpatisan ISIS. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana memulangkan 600 WNI yang sempat bergabung dengan ISIS ke Indonesia.

Nasib dipulangkan atau tidaknya para mantan teroris asal Indonesia, yang ada di luar negeri itu, akan dibahas dengan Wapres Ma’ruf Amin dan menunggu persetujuan Presiden Jokowi. Ada 2 draf keputusan yang akan dibahas dengan Ma’ruf soal nasib para mantan teroris tersebut.

“2 draf keputusan ini, akan dibahas di kantor wakil presiden pada bulan April, kuartal pertama ya. Nah sesudah dengan wakil presiden dapat masukan, nanti terakhir akan dibawa kepada presiden untuk didiskusikan secara lebih mendalam dan diambil keputusan apakah akan dipulangkan atau tidak. Itu nanti kira-kira bulan Mei atau Juni sudah akan diputuskan,” kata Mahfud MD.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Bersinergi Menjaga Netralitas Pemilu Demi Pilkada yang Berkualitas

Jakarta - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu...
- Advertisement -

Baca berita yang ini