Inggris-Prancis Tandatangani Kesepakatan Baru soal Migrasi Ilegal

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Inggris dan Prancis menandatangani perjanjian baru terkait migrasi ilegal. Kedua negara sepakat meningkatkan patroli dan teknologi dengan harapan menutup rute berbahaya yang digunakan oleh para migran yang ingin “hijrah” ke Inggris dengan perahu kecil.

Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Prancis akan menambah jumlah petugas yang berpatroli di pantai dengan peralatan baru, termasuk drone dan radar.

Tahun ini, ratusan orang, termasuk beberapa anak-anak tertangkap basah tengah menyebrang ke Inggris selatan dari kamp sementara di Prancis utara –menavigasi salah satu rute pengiriman tersibuk di dunia dengan perahu karet yang kelebihan muatan. Beberapa migran bahkan telah tenggelam.

Menteri Patel mengatakan, perjanjian tersebut merupakan langkah maju. Dengan banyaknya patroli yang dilakukan polisi Prancis sukses mengurangi angka migran yang menyebrang ke Inggris.

“Berkat lebih banyak patroli polisi di pantai Prancis dan peningkatan pembagian intelijen antara keamanan kami dan badan penegak hukum, kami sudah melihat lebih sedikit migran yang meninggalkan pantai Prancis,” kata Priti Patel, melansir Reuters, Minggu, 29 November 2020.

Inggris dan Prancis berencana melanjutkan dialog tertutup demi mengurangi tekanan migrasi di perbatasan. Patel menambahkan, otoritas Prancis telah menghentikan 5 ribu migran yang ingin menyebrang ke Negeri Ratu Elizabeth sepanjang tahun ini.

Selama hampir satu dekade, Inggris dilaporkan telah memberi Prancis dana sekitar 150 juta Pounds untuk menangani kasus imigrasi.

Masih menurut Patel, Inggris berencana memperkenalkan sistem suaka baru melalui undang-undang tahun depan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Rekonstruksi Berkualitas untuk Mendukung Ketahanan Wilayah Pascabencana Sumatra

Oleh : Ricky Rinaldi *)Komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat sekaligusmemperkuat ketahanan wilayah nasional. Penanganan pascabencana yang dilakukanpemerintah tidak lagi sebatas memperbaiki kerusakan fisik yang tampak di permukaan, melainkan diarahkan untuk membangun kembali kawasan yang lebih aman, tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keselamatan masyarakat, pemulihan ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas utama dalammenghadapi kompleksitas tantangan kebencanaan nasional.Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secaranyata, cepat, dan taktis di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Pemerintah bergerakcepat memastikan pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hinggaakses transportasi utama dapat segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama beradadalam kondisi kerentanan pascabencana. Presiden juga menekankan pentingnya akselerasipembangunan hunian tetap dan infrastruktur dasar agar roda kehidupan sosial masyarakatdapat kembali berjalan normal dan aman. Langkah cepat yang terintegrasi ini memperolehapresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan negara yang konkret terhadap kebutuhanrakyat di tengah situasi sulit.Keseriusan pemerintah ini kini diperkuat oleh langkah nyata yang sangat signifikan di tingkatregulasi dan pendanaan. Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui anggaran rehabilitasidan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan nilai fantastis mencapai Rp100 triliun. Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskanbahwa induk penganggaran tersebut telah sesuai dengan rencana induk (masterplan) yang disetujui oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini