Infrastruktur Kerakyatan Menyerap Jutaan Tenaga Kerja

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejak bergulir pada 2018, program padat karya tunai (PKT) yang masuk dalam program sejumlah kementerian menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional.

Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tingkat desa/kampung terjaga dan terjadi penyerapan tenaga kerja melalui program infrastruktur kerakyatan.

Program PKT atau cash for work ini juga menjadi instrumen bantalan sosial masyarakat. Di tengah dampak pandemi Covid-19 yang melanda pada dua tahun terakhir. Sejumlah mitigasi ketahanan masyarakat saat pandemi mendapat dukungan program PKT ini. Baik melalui alokasi dana desa maupun anggaran kementerian.

Salah satu kementerian yang terus menggulirkan PKT ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program PKT untuk infrastruktur kerakyatan berlangsung di seluruh Indonesia. Program PKT Kementerian PUPR pada 2020–2022 menyerap total 2.888.325 tenaga kerja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, program PKT Kementerian PUPR melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat. Sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil. Atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana. Hingga ke desa atau pelosok,” ujar Menteri Basuki.

Adapun pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan. Seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh. Serta peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Kementerian PUPR mencatat, capaian program PKT tahun 2020-2021 telah menyerap total 2.103.069 tenaga kerja. Dengan total anggaran Rp34,35 triliun. Pada 2020-2021, PKT bidang sumber daya air (SDA) telah menyerap 612.673 tenaga kerja dengan anggaran Rp9,70 triliun. Kemudian PKT bidang jalan dan jembatan telah menyerap 333.888 tenaga kerja dengan anggaran Rp8,89 triliun.

Selanjutnya pada PKT bidang permukiman telah menyerap 586.731 tenaga kerja. Dengan anggaran Rp 8,07 triliun. Dan PKT bidang perumahan telah menyerap 569.777 tenaga kerja dengan anggaran Rp7,67 triliun.

Sedangkan pada 2022, anggaranya senilai Rp14,84 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 785.256 orang. Hal ini guna menghadapi dampak ketidakpastian global yang berpotensi menyebabkan inflasi. Rincian alokasinya, yaitu PKT bidang sumber daya air (SDA) senilai Rp4,21 triliun dengan target 273.946 tenaga kerja. PKT bidang jalan dan jembatan senilai Rp4,40 triliun dengan target 57.544 tenaga kerja.

Kemudian PKT bidang permukiman senilai Rp2,21 triliun dengan target 67.886 tenaga kerja. Dan PKT bidang perumahan senilai Rp4,01 triliun dengan target 385.880 tenaga kerja. Hingga September 2022, realisasi PKT TA 2022 telah mencapai 63,54 persen. Atau Rp9,43 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 557.907 orang.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Survei Elektabilitas Bakal Calon Walkot Jogja yang Bertarung di Pilkada 2024, Sosok Ini Mendominasi

Mata Indonesia, Yogyakarta - Menjelang Pilkada 2024 di DIY, sejumlah lembaga survei sudah bergeliat menunjukkan elektabilitas para bakal calon Wali Kota dan juga Bupati. Termasuk lembaga riset Muda Bicara ID yang ikut menunjukkan hasil surveinya. Lembaga yang diinisiasi oleh kelompok muda ini mengungkap preferensi masyarakat Kota Jogja dalam pemilihan Wali Kota Jogja 2024.
- Advertisement -

Baca berita yang ini