Inflasi di Sumbar Semakin Tinggi, Tol Padang-Pekanbaru Tak Kunjung Selesai

Baca Juga

MATA INDONESIA, PADANG – Lambannya pembangunan tol Padang-Pekanbaru disesalkan warga Sumatera Barat.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebut ancaman inflasi Sumatera Barat semakin tinggi akibat biaya distribusi yang mahal.

Supardi menjelaskan pembangunan tol Padang-Pekanbaru sangat penting untuk menekan biaya distribusi. Jika tol tersebut gagal dibangun, maka ancaman inflasi akan tinggi.

“Kalau sempat tol ini tidak dibangun, habislah Sumbar,” kata Supardi.

Dia melihat pembangunan tol di Sumbar sangat memalukan. Pasalnya, provinsi lain sudah memiliki tol untuk mempermudah distribusi barang. Sumbar masih berkutat pada masalah pembebasan lahan yang hingga kini baru mencapai 77 persen.

“Pembebasan lahan merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan banyak oknum yang mengaku sebagai pemilik lahan,” katanya.

Menurutnya persoalan seperti itu akan membuat proses pembangunan tol Padang-Pekanbaru semakin lama.

Pemprov Sumbar sebaiknya menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan agar proses pembebasan sampai pembayaran berjalan lancar.

Namun, Pemprov Sumbar sampai saat ini belum melakukan itu.

“Pemprov Sumbar seharusnya malu, pembangunan tol di provinsi lain sudah selesai, sementara Sumbar masalah lahan saja tak kunjung selesai,” teranya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan inflasi Sumbar nomor dua tertinggi secara nasional.

Inflasi Sumbar mencapai angka 8,01 perse secara tahunan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini