Industri Logistik Jadi Tulang Punggung Perekonomian

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Industri logistik dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah krisis yang terjadi.

Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Expres Pos dan Logistik (Asperindo) Trian Yuserma.

“Pada 1998, industri ini menjadi tulang punggung perekonomian karena masyarakat melakukan perdagangan secara berjarak baik nasional maupun global,” kata Trian.

Pada kesempatan tersebut, Trian menyampaikan bahwa industri logistik semakin masif setelah terjadinya pandemi covid-19.

Padahal, industri logistik di Indonesia telah ada dan terus tumbuh sejak zaman Belanda.

Saat ini, industri logistik semakin masif dan terbuka, terlebih ketika adanya tren perdagangan elektronik atau e-commerce.

“Banyak kita temukan pengusaha-pengusaha baru, generasi baru yang tidak dibatasi kelompok umurnya. Jadi, ada anak muda, setengah tua, maupun tua yang sekarang menjadi seller dan meramaikan di bisnis ecommerce,” ujar Trian.

Sampai saat ini, lanjut Trian, industri logistik terus mengalami pertumbuhan, terlebih saat pandemi. Namun, Trian ingin memberikan peringatan dini terkait daya beli masyarakat yang akan berimplikasi pada industri logistik secara umum.

“Sehingga kita harus tetap menjamin adanya pertumbuhan daya beli di masyarakat secara umum sehingga tidak menurun,” ujar Trian.

Menurut Trian, pandemi akan menjadi suatu ancaman apabila semua pihak tidak sadar akan dampak dan mencoba menghentikannya secara kesadaran kolektif, di mana daya beli yang menurun akan mempengaruhi industri logistik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hasil Sidang Sengketa Pilpres Ditolak MK, Bukti jadi Alasannya tapi Hakim Tak Terapkan Etika Hukum

Mata Indonesia, Yogyakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Senin (22/4/2024), menolak permohonan dari paslon nomor urut 01 dan 03. MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tak memiliki dasar hukum yang cukup.
- Advertisement -

Baca berita yang ini