Indonesia Tuan Rumah Konferensi PUIC ke-19: Momentum Strategis Perkuat Solidaritas Dunia Islam

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) ke-19 yang digelar di Indonesia menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas antarnegara Muslim di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Prof. Teuku Rezasyah.

Menurut Prof. Rezasyah, konferensi ini hadir di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta krisis yang belum mereda di Eropa Timur. “Situasi ini menuntut solidaritas nyata dan kerja sama antarnegara Muslim untuk menghadapi tantangan bersama,” ujarnya.

Sebagai negara Muslim moderat dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara dan anggota aktif dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia dinilai layak menjadi tuan rumah yang kredibel. Lebih dari itu, Indonesia dapat memainkan peran kepemimpinan dalam membangun diplomasi yang konstruktif di kalangan negara-negara Muslim.

Prof. Rezasyah menekankan bahwa penyelenggaraan PUIC sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. “Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan globalnya di antara negara-negara Muslim, serta memperkuat posisinya di forum-forum internasional seperti G20, BRICS, dan OKI,” katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya agar konferensi ini tidak sekadar menghasilkan pernyataan politik. “Perlu ada dorongan kuat untuk membangun kerja sama konkret, terutama di bidang ekonomi, teknologi, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan sumber daya manusia,” tegasnya.

Ia juga mendorong Indonesia untuk membentuk koalisi strategis dengan negara-negara kaya anggota OKI seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran guna memperkuat investasi, perdagangan, dan inovasi teknologi. “Koalisi semacam ini akan meningkatkan daya saing dunia Islam di panggung global,” tambahnya.

Prof. Rezasyah turut menyoroti peran penting parlemen dalam diplomasi multilateral. Menurutnya, parlemen memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai moral dan mengawasi kebijakan luar negeri, khususnya dalam merespons isu-isu kemanusiaan seperti konflik Palestina.

Konferensi PUIC ini juga diharapkan mampu membuka peluang kemitraan baru, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata antarnegara OKI. “Kerja sama ekspor, investasi, dan pertukaran wisatawan dengan negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Iran, Yordania, Kuwait, dan Libya harus diintensifkan,” pungkasnya.

Dengan menjadi tuan rumah PUIC ke-19, Indonesia tidak hanya memperkuat perannya dalam dunia Islam, tetapi juga menunjukkan kapasitas diplomatiknya dalam menjawab tantangan global secara inklusif dan progresif.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini