MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemimpin dua negara, Indonesia dan Malaysia mengatakan akan meminta para Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mencari waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan khusus guna membahas situasi yang terjadi di Myanmar.
Diketahui, pemerintah yang terpilih dalam pemilihan umum pada November tahun lalu itu digulingkan dalam kudeta yang dilakukan oleh militer, awal pekan ini. Militer mengambil alih kekuasaan karena adanya dugaan penyimpangan pada pemilu yang dimenangkan secara mutlak oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, Presiden Indonesia, Joko Widodo mengatakan, menteri luar negeri kedua negara telah diminta untuk menghubungi Brunei Darussalam, Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan ASEAN, untuk mengatur pertemuan khusus di Myanmar.
Melansir Reuters, Jumat, 5 Februari 2021, PM Muhyiddin, mengatakan bahwa kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer, merupakan satu langkah mundur dalam proses demokrasi di Myanmar –sebuah negara yang berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat.
Pertemuan seperti ini sejatinya jarang terjadi dan mengatur waktu pertemuan dapat menjadi tantangan. Pasalnya, kebijakan ASEAN adalah tidak mencampuri masalah domestik, salah satunya ketika militer mengambil alih pemerintahan seperti yang sekarang terjadi di Myanmar.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan awal pekan ini, ASEAN – di mana Myanmar merupakan anggota, mengatakan telah mengamati perkembangan di negara itu dengan cermat.
Jokowi dan Muhyiddin juga mengatakan mereka akan membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan untuk mengizinkan perjalanan dinas dan bisnis antar negara ASEAN di tengah pandemi virus corona. Selain itu, masalah Muslim Rohingya juga masuk dalam agenda yang dibahas antara dua pemimpin negara tersebut.
