Indonesia Gratiskan Biaya Masuk Kurma dan Minyak Zaitun dari Palestina

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita berkomitmen mendukung penguatan kehidupan sosial dan ekonomi Palestina. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan penghapusan tarif bea masuk produk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia.

“Penerapan tarif nol ini juga bukti kita ingin membantu Palestina meningkatkan daya saing produknya,” kata Mendag Enggar melalui keteranga resminya, Jumat 1 Maret 2019.

Sebelumnya, Mendag Enggar mendampingi Wapres Jusuf Kalla menerima Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair AL Shun. Enggar menyebut ketentuan penghapusan tarif bea dua produk tersebut sudah berlaku sejak 21 Februari 2019.

Penghapusan tarif itu ditandai dengan pengiriman nota diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri RI kepada Palestina. Enggar berharap masyarakat Indonesia bisa menikmati secara puas kurma-kurma asal Palestina saat Ramadan tiba.

Bagi Enggar, penghapusan tarif ini menjadi momentum penting untuk menguatkan hubungan bilateral Indonesia dan Palestina yang selama ini terjalin cukup baik.

Berdasarkan data BPS, total perdagangan Indonesia-Palestina pada 2018 lalu mencapai 3,5 juta dolar AS, yang terdiri dari ekspor Indonesia sebesar 2,8 juta, naik 34 persen dibanding 2017 (yoy), sedangkan impor sebesar 727 ribu dolar AS atau naik sebesar 113 persen (yoy).

Kurma dan minyak zaitun masih belum banyak diproduksi di Indonesia sehingga dengan adanya penghapusan tarif bea masuk, maka konsumen dan industri domestik mempunyai alternatif pilihan sumber asal kurma dan minyak zaitun yang lebih kompetitif.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini