MINEWS, BONN – Indonesia mendapat kepercayaan sebagai Ketua Alternate Kerangka Kerja Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (Local Community dan Indigenous People Platform/LCIPP) kawasan Asia Pasifik. Lalu apa tugas Ketua LCIPP?
Yaps, amanah itu diberikan sebagai bagian dari Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Permintaan tersebut muncul dari Ketua LCIPP UNFCCC (Periode 2019-2021) yang sekaligus Ketua delegasi Iran Majid Shafiepour, setelah bertemu dengan Alternate Ketua Delegasi Indonesia (Alternate HoD) Duta Besar Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir. Pertemuan itu dilakukan di sela-sela konferensi Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim di Bonn, Jerman, Rabu 19 Juni lalu.
“Kita punya suku-suku bangsa dan komunitas lokal yang jumlahnya melebihi 700-an oleh karena itu kita punya kepentingan (dalam LCIPP),” kata Kartini dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu 23 Juni 2019.
Sebagai negara yang pluralistik, kata dia, Delri menyambut positif permintaan Ketua LCIPP UNFCCC tersebut. Secara spesifik, Iran mengharapkan bahwa Indonesia mencalonkan perempuan sebagai Ketua Alternate LCIPP kawasan Asia Pasifik.
“Indonesia mendukung dan menerima usulan itu karena kita juga berpikir bahwa menominasikan perempuan adalah bagian affirmative action untuk memastikan keterwakilan perempuan di dalam UNFCCCâ€.
Diakuinya, Indonesia sangat berkepentingan untuk terlibat aktif dalam kegiatan LCIPP, mengingat Indonesia dihuni oleh ratusan suku-suku bangsa dengan kearifan lokal masing-masing yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Tradisi kearifan lokal yang diwariskan turun temurun, dari generasi ke generasi yang memastikan pemeliharaan lingkungan dan ketahanan pangan (food security) berlangsung secara efektif dan sistematik.
Terpisah, Ketua Negosiator Delri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wahyu Marjaka mengatakan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri sebagai pemegang mandat dalam LCIPP akan segera mengambil langkah tindak lanjut. Sehingga peran diplomasi Indonesia di percaturan UNFCCC semakin kuat.
“Keputusan bilateral meeting dengan Iran, positifnya diputuskan serta-merta bahwa Indonesia harus mengambil peran dengan apapun risikonya dan ini adalah peluang sangat baik kalau menanggapi permintaan Ketua LCIPP. Karena kenyataannya Indonesia memiliki sumber daya untuk terlibat di LCIPP sangat banyak,” ujar Wahyu.
Sebagai informasi, LCIPP merupakan sebuah kelompok kerja yang secara khusus membahas keterlibatan kelompok adat dan penduduk asli untuk berkontribusi dalam kegiatan mengurangi emisi karbon dalam UNFCCC. Forum ini dibentuk pada saat COP 24 tahun 2018 di Katowice, Polandia.
Platform LCIP dibentuk untuk memambah wawasan pengetahuan, teknologi, pengalaman penduduk lokal dan masyarakat adat untuk merespon pada dampak perubahan iklim. Selain itu, di dalam platform ini juga difasilitasi kegiatan saling bertukar informasi dan pengalaman dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta melibatkan lebih banyak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam proses di UNFCCC.
