MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sidharto R Suryodipuro menegaskan Indonesia dan seluruh negara anggota ASEAN sepakat menolak pemerintahan junta militer di Myanmar.
Sidharto juga memastikan bahwa perkumpulan negara-negara Asia Tenggara itu tidak ingin komunike bersama menempatkan posisi seolah-olah status pemerintahan junta militer di Myanmar sudah diakui.
“Saya sampaikan juga bahwa joint communique ini tidak bisa dilihat sebagai pengakuan terhadap junta militer. Jadi berbeda dari selama ini, paragraf pembuka itu biasanya dibuka ‘we the ministers’,” kata Sidharto R saat jumpat pers di Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta, Rabu, 4 Agustus 2021.
“Maka sejak kudeta 1 Februari lalu, setiap dokumen tingkat menteri selalu dimulai dengan kata-kata ‘the meeting’. Jadi tidak ada bentuk pengakuan formal terhadap status kehadiran para menteri,” sambungnya.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN telah mengesahkan ASEAN Joint Communique. Pengesahan ini sempat tertunda pada satu paragraf terakhir mengenai Myanmar, yakni pada paragraf 93. Komunike atau maklumat ini juga mencatat pernyataan penting untuk Indonesia dan ASEAN.
“Khusus paragraf terhadap Myanmar, silakan dilihat pada paragraf 93. Beberapa hal yang layak dicatat ini adalah kesepakatan semua anggota ASEAN, tanpa kecuali. Yang penting untuk ASEAN secara keseluruhan, dan ini didrive oleh Indonesia adalah adanya rumusan yang konkret dan langsung tentang pengecualian terhadap Myanmar,” tuturnya.
Pada pertemuan tersebut juga menetapkan Menlu Brunei Darussalam, Dato Erywan Yusok sebagai Duta Khusus ASEAN untuk Myanmar. Diungkapkan pula bahwa Dato Erywan akan mendapatkan akses penuh ke semua pihak dan seluruh pelosok Myanmar.
“Selama pembahasan yang cukup alot, ASEAN itu kompak, dalam pengertian semua 9 negara memandang 5 poin konsensus itu mendesak. Mereka juga berpandangan bahwa semua konsensus itu harus dilakukan tanpa kondisionalitas, jadi jangan dikaitkan dengan hal-hal lain,” ucapnya.
“ASEAN itu kompak terhadap dukungan Dato Erywan sebagai duta khusus dan selama proses berlangsung ini, Menlu Indonesia Retno Marsudi berada di depan, bersama menlu lain. Sejak semula, Indonesia dorong sudah harus ada duta khusus dan komitmen Myanmar,” tuntasnya.