Indonesia Belum Siap Hadirkan Layanan Jaringan 5G

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Saat dunia tengah sibuk membicarakan kehadiran layanan 5G dalam perangkat-perangkat kebutuhan harian seperti ponsel, hal itu tidak terjadi di Indonesia.

Ketidakjelasan nasib 5G di Indonesia ini seperti yang dipaparkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang menyebut penerapan 5G belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Alasannya, di Indonesia belum ada bisnis model yang tepat untuk konsumen, jika jaringan 5G tersebut diterapkan. Seperti diketahui, kecepatan jaringan 5G mencapai 10 kali lipat dari 4G dengan latensi rendah yang membuat streaming dan download lebih cepat.

“Dengan kecepatan 10 kali lipat itu, masyarakat mau tidak membayar 3 sampai 4 kali lipat dari 4G? Pasti berat,” kata Rudiantara di Jakarta, Rabu 8 Mei 2019.

Selain masalah model bisnis yang belum ketemu, Rudiantara juga menyebut ketersediaan frekuensi menjadi alasan lain 5G belum bisa diterapkan.

Sementara ini, alokasi frekuensi untuk 5G adalah 3,5 GHz, yang di Indonesia frekuensi tersebut masih dihuni oleh satelit. Artinya, jika 5G mau diterapkan, maka harus menunggu kontrak satelit selesai sekitar tahun 2020-an.

“Tapi penerapannya kapan belum tahu, karena belum ada model bisnis. Kalau untuk ujicoba harus jalan terus karena kita harus keep up dengan perkembangan teknologi,” ujar Rudiantara.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini