Demi Pancasila, Partai Demokrat Dukung Rekomendasi Multaqo Ulama-Habaib

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pertemuan sejumlah ulama dalam Multaqo Ulama, Habaib, dan Cendekiawan Muslim beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk kemaslahatan umat. Rekomendasi itu pun langsung mendapat respon positif dari Partai Demokrat.

Menurut Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, partainya mendukung rekomendasi yang dihasilkan dalam Multaqo Ulama dan Habaib tersebut. Sebab rekomendasi itu menempatkan dan menyatakan Pancasila adalah dasar negara dan mengajak bersilaturahmi.

“Saya sebagai kader Demokrat sepakat dan setuju dengan hasil Multaqo Ulama yang menempatkan dan menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan mengajak silaturahmi,” kata Ferdinand Hutahaean, di Jakarta, Rabu 8 Mei 2019.

Pancasila dinilai Ferdinand, memang mutlak hukumnya menjadi satu-satunya ideologi bagi bangsa ini, tidak boleh diganti, dan tidak boleh ditukar, Untuk itu, Pancasila adalah warisan dari berdiri Republik Indonesia.

Jika Pancasila diganti, lanjut dia, tentu Indonesia akan bermasalah berantakan bercerai berai dan bubar. Karena itu, dirinya mengajak agar Pancasila harus dipertahankan menjadi satu satunya ideologi bangsa.

“Jadi, kalau Pancasila diganti tentu Indonesia akan bermasalah berantakan bercerai berai,dan bubar, maka Pancasila harus dipertahankan menjadi satu satunya ideologi bangsa,” ujarnya.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga itu ini pun menambahkan jika seruan Multaqo Ulama agar silaturahmi selama Ramadan adalah seruan yang baik, dan insan anak bangsa dari dulu diajarkan untuk menjadikan silaturahmi sebagai bagian dari kehidupan.

Menurut dia, Partai Demokrat tentunya selalu mendukung untuk sesuatu yang baik demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai informasi, Multaqo Ulama diinisiasi tokoh-tokoh ulama besar, seperti KH Maemun Zubair, Maulana Habib Lutfi bin Yahya dan Abuya Muhtadi.

Multaqo Ulama merekomendasikan delapan poin, antara lain menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama terkemuka bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI adalah bentuk negara yang sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin di indonesia, dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.

Selain itu, mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain.

Kemudian, ulama mengajak seluruh umat Islam untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab selama dan setelah bulan suci Ramadan, selain mengganggu, dapat juga menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan.

Multaqo juga mengajak umat Islam untuk senantiasa menaati tata peraturan dan perundangan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI sebagai pengejewantahan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini