Indonesia Bantu Lebih Banyak Orang Jangkau Akses Air Minum Melalui WWF

Baca Juga

BALI — Komitmen kuat Indonesia selaku tuan rumah dalam forum air tingkat dunia untuk membantu lebih banyak orang bisa menjangkau akses air minum melalui WWF ke-10.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memaparkan sejumlah capaian yang berhasil terwujud dalam World Water Forum tahun 2024 ini.

Dirinya menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 113 daftar proyek senilai hingga 9,4 miliar USD yang juga menjadi andalan dari berbagai negara di dunia.

Beberapa dari proyek tersebut, yakni adanya upaya percepatan penyediaan air minum bagi sebanyak 3 juta rumah tangga dan juga pengolahan air limbah domestik bagi 300 ribu rumah tangga.

“Antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi tiga juta rumah tangga dan proyek pengolahan air limbah domestik bagi 300.000 rumah tangga,” sebut Basuki.

Tidak hanya itu, namun capaian lain dalam ajang WWF ke-10 tersebut yakni adanya deklarasi tingkat menteri sebagai wujud konkret kemenangan diplomasi Indonesia dalam isu air dunia.

Menurut Menteri Basuki, ajang WWF kali ini memang berbeda dengan sebelumnya, karena kini diadakan KTT dan juga deklarasi menteri.

“Biasanya itu tidak ada, begitu forum dibuka ya langsung kepada tematik, tetapi kita adakan KTT yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk juga baru pertama kali disahkannya deklarasi menteri,” beber dia.

Tentunya dengan keberadaan berbagai proyek tersebut akan sangat mendatangkan banyak sekali manfaat positif bahkan bukan hanya bagi Indonesia saja, namun juga untuk masyarakat dunia.

Sementara itu, Kementerian BUMN melalui Holding BUMN yakni PT Danareksa (Persero) juga menandatangani kerja pembentukan konsorsium penggarapan proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) hingga senilai Rp 3,75 triliun.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan air bersih, memang penting dorongan pada beberapa langkah.

Beberapa dorongan tersebut, yakni pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi dan juga membuka potensi kerja sama dengan sektor swasta.

Dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan komitmen membantu akses air bersih secara merata.

“Mari kita Bersama-sama bekerja keras dan berkomitmen untuk dapat membantu mewujudkan askes air bersih yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Kartika.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini