Imbas Gempa Banten, 150 Rumah Porak Poranda di Jawa Barat

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Gempa Banten yang terjadi Jumat 2 Agustus 2019 malam dengan kekuatan M 7,4, mengakibatkan 150 rumah di Jawa Barat rusak parah. Jumlah tersebut berdasarkan dari data Kementerian Sosial.

Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W Manalu mengatakan lokasi rumah rusak terbanyak berada di Pandeglang dengan jumlah 102 unit yang tersebar di 13 kecamatan.

“Sedangkan di Sukabumi ada 28 rumah rusak yang tersebar di 17 kecamatan, Cianjur enam rumah di 15 kecamatan, Bandung Barat tujuh rumah di satu kecamatan, dan Kota Bogor satu rumah di satu kecamatan,” ujar Sonny melalui keterangan tertulis, Sabtu 3 Agustus 2019.

Kerusakan juga menimpa empat rumah di Garut, satu rumah di Kabupaten Bandung, dan satu rumah di Provinsi Lampung.

Sonny memastikan pihak Kemensos telah mengirimkan bantuan secara bertahap pada warga yang terdampak gempa. Pada tahap pertama, Kemensos mengirimkan 500 tenda gulung, 500 lembar selimut, 800 makanan siap saji, 300 paket lauk pauk, 20 boks perlengkapan keluarga, dan 20 ribu bungkus mie instan.

Bantuan tersebut akan didistribusikan kepada korban yang rumahnya rusak berat dan mengungsi seperti yang dialami warga di Kecamatan Mandalawangi, Kecamatan Carita, dan sejumlah kecamatan lain yang terdampak parah di Pandeglang. “Total bantuan tahap pertama sebesar Rp240.935.000,” katanya.

Lebih lanjut Sonny menuturkan, ratusan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari wilayah pesisir pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Ratusan Tagana ini dibagi ke sejumlah wilayah di antaranya di kota Serang, Pandeglang, Lebak, Lampung Selatan, hingga Bengkulu.

Saat ini kata dia, 200 Tagana Pandeglang mulai identifikasi kerusakan rumah dan bangunan, serta memastikan korban yang terdampak gempa.

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini