Imbas Corona, 4.300 Pilot Maskapai British Airways di PHK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Maskapai penerbangan Inggris, British Airways mengancam bakal memecat 4.300 pilotnya dan mempekerjakan mereka kembali dengan sistem kontrak.

Saat ini, perusahaan tersebut tengah bernegosiasi untuk memangkas 1.130 pilot yang diwakili oleh British Airline Pilots’ Association (Balpa).

Langkah tersebut membuat kami mempertanyakan apakah British Airways bahkan mampu melaksanakan hubungan industrial dengan benar dan apakah apapun yang mereka sampaikan bisa dipercaya,” kata Sekretaris Jenderal British Airline Pilots’ Association (Balpa) Brian Strutton, seperti dilansir Bloomberg, Minggu 7 Juni 2020.

Perwakilan British Airways menegaskan telah berupaya untuk melindungi sebanyak mungkin karyawannya, namun industri penerbangan global tengah menghadapi masalah terbesar dalam sejarah.

Secara keseluruhan, maskapai ini sedang dalam proses memangkas 12.000 pekerjaan. Secara keseluruhan, maskapai-maskapai Eropa telah mengindikasikan bakal memangkas lebih dari 50.000 posisi karena terdampak pandemi Covid-19.

Agar dapat membuka kembali layanannya pada Juli 2020, induk usaha British Airways yakni IAG SA, telah mengirimkan surat menolak rencana karantina kepada Departemen Dalam Negeri Inggris.

Surat itu turut ditandatangani Ryanair Holdings Plc dan EasyJet Plc, keduanya adalah Maskapai Low Cost Carrier terbesar Eropa.

Adapun rencana karantina yang dimaksud adalah kebijakan yang mewajibkan para wisatawa untuk dikarantina selama 14 hari. Dalam surat dari IAG, disebutkan bahwa kewajiban ini bahkan lebih ketat dibandingkan aturan bagi mereka yang sudah positif terpapar Covid-19.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Terima Hasil PSU, Wujudkan Demokrasi Damai

Oleh: Ardiansyah Gunawan* Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Bangka yang telah digelar pada tanggal 27 Agustus 2025 lalu seharusnya mampu menjadi sebuah momentum untuk menutup seluruhpolemik panjang yang terjadi pasca-Pilkada 2024.  Untuk menghadapi adanya polemik setelah PSU tersebut, hendaknya seluruh masyarakat di Bangka Belitung perlu meneguhkan sikap mereka dengan menerima apa pun dan bagaimanapun hasil akhir dari pelaksanaan PSU tersebut. Pasalnya, sikap legawa dan kedewasaan politik itu jelas akan menjadi kunci yang penting bagi terwujudnya demokrasidamai yang lebih stabil serta kondusif di daerah itu. Polemik berkepanjangan yang terjadi pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ualng itu hanyaakan terus memperlebar jurang perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat sendiri. Selain itu, potensi gesekan sosial juga bisa semakin mengganggu stabilitas politik dan menghambatpembangunan daerah yang bersangkutan.  Sebaliknya, jika penerimaan hasil PSU terwujud di tengah masyarakat, maka hal tersebutakan memperlihatkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak terhadap terwujudnyademokrasi yang sehat.  Apabila masih saja ada pihak yang menolak untuk menerima hasil yang sah, maka jelashanya akan menimbulkan ketidakpastian dan menciptakan preseden buruk dalam perjalanandemokrasi lokal. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka, Fega Erora, menegaskan bahwa proses hukum atassengketa PSU sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Ia menyampaikan bahwa dua gugatan terkait pemalsuan dokumen pencalonan dan keabsahan ijazah salah satu kandidattelah terdaftar di MK.  Bawaslu hadir untuk memberikan keterangan dan menunggu putusan. Menurutnya, penetapan kepala daerah definitif akan sepenuhnya bergantung pada keputusan MK, sementara KPU tetap berada pada posisi menindaklanjuti sesuai tahapan. Pesan yang tersiratadalah pentingnya menahan diri dan menghormati mekanisme hukum agar tidak menciptakangejolak baru. Sementara itu, Ketua KPU Bangka Belitung, Husin, menjelaskan bahwa tiga pasangan calonyang kalah dalam PSU juga telah melayangkan gugatan ke MK. KPU, sebagaipenyelenggara, memberikan penjelasan tentang seluruh tahapan yang dijalankan.  Hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan Ferry Insani – Syahbudin memperoleh suaraterbanyak dengan 48.806 suara, unggul signifikan dari empat pasangan lain. Namun, pleno penetapan tertunda menunggu putusan MK.  Penjelasan Husin menegaskan bahwa proses demokrasi memiliki jalur yang sahih dan berlapis. Oleh karena itu, masyarakat perlu menghormati seluruh tahapan tersebut agar kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terjaga. Suara yang lebih menekankan pada aspek moral...
- Advertisement -

Baca berita yang ini