IKN Nusantara Berdampak Positif Bagi Petani dan Nelayan Lokal

Baca Juga

MATA INDONESIA, TENGGARONG – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara adalah pilihan yang positif dari pemerintah untuk pengembangan wilayah Kalimantan. Khususnya Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kutai Kartanegara, Firnadi Ihsan.

”PKS Kukar menilai positif terhadap pembangunan kawasan IKN,” kata Firnadi di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Ia pun mendorong agar pemerintah daerah mempersiapkan betul kebutuhan-kebutuhan pendukung. Agar proses pembangunan IKN di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) lancar.

Ia juga berharap besar agar peraturan-peraturan yang bisa memproteksi rakyat kecil dan masyarakat bisa mendapatkan perlindungan, khususnya bagi kalangan petani dan nelayan.

“DPRD dan Pemkab Kukar perlu segera mengambil langkah antisipatif dalam sikapi pembangunan IKN, salah satunya adalah segera membentuk Perda yang berfungsi untuk perlindungan dan pemberdayaan kepada petani dan nelayan di Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Firnadi mengatakan, bahwa sejauh ini, ada produk pertanian dan perikanan yang cukup potensial untuk peningkatan kesejahteraan para petani dan nelayan, seperti di Kecamatan Muara Jawa, Samboja, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Muarawis, Muara Muntai, Muara Badak.

“Produk unggulan pertanian lokal, yaitu Buah Naga, Semangka, Nanas, padi lokal, ikan lokal berbagai jenis, termasuk wisata pesut,” jelasnya.

Selain itu, keberadaan IKN nanti akan menyedot banyak lebih banyak wisatawan. Baik domestik maupun mancanegara. Tentu menurutnya, kondisi tersebut memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat Kaltim.

“Keberadaan IKN di wilayah PPU dan Kukar akan mendapat kunjungan  ratusan ribu para pendatang. Dengan adanya pertambahan jumlah orang adalah menjadi peluang petani dan nelayan di daerah terdekat IKN,” ujarnya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pengalihan Distribusi Minyakita: Masyarakat Lebih Mudah Dapatkan Minyak Goreng Terjangkau

Oleh : Nindia Rizki Fitri*Pemerintah mempertegas komitmennya dalam menjaga keterjangkauan kebutuhan pokokmasyarakat melalui kebijakan pengalihan seluruh pasokan Minyakita ke pasar rakyat. Langkahtersebut menjadi strategi yang tepat untuk memastikan minyak goreng bersubsidi benar-benardapat diakses oleh masyarakat luas, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawahyang selama ini sangat bergantung pada ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. Kebijakan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata keloladistribusi pangan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab berbagai tantanganyang muncul di lapangan.Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa seluruh pasokan Minyakita kinidifokuskan untuk pasar rakyat sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Kebijakan ini sekaligus menghentikan alokasi Minyakita untukprogram bantuan pangan dan mengarahkan distribusinya langsung kepada konsumen melaluijaringan perdagangan rakyat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupayamemastikan komoditas strategis ini hadir di tempat yang paling dekat dengan kebutuhanmasyarakat sehari-hari.Pengalihan distribusi ini juga memperlihatkan adanya pendekatan yang lebih adaptif dalampengelolaan bantuan pangan. Pemerintah tidak lagi bergantung pada satu jenis komoditastertentu, melainkan menyesuaikan bantuan dengan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat. Ketika harga suatu komoditas mengalami penurunan, pemerintah dapat melakukan penyerapanmelalui berbagai program sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Pendekatan ini tidakhanya membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan kepadapetani dan peternak agar harga produk mereka tetap stabil.Dari perspektif ekonomi rakyat, keberadaan Minyakita di pasar tradisional memiliki arti yang sangat penting. Pasar rakyat masih menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan ritel modern. Dengan memastikan pasokan Minyakita tersedia secara memadai di pasar rakyat, pemerintahsecara tidak langsung memperkuat peran pasar tradisional sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Pedagang kecil memperoleh kepastian pasokan, sementara masyarakat mendapatkan aksesterhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.Keberhasilan kebijakan ini tentu tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Kementerian Perdagangan terus melakukan koordinasi dengan produsen,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini