Holding Ultra Mikro Percepat Pemulihan Pelaku Usaha

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Terbentuknya holding ultra mikro diproyeksikan memacu kinerja UMKM di Tanah Air, hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dan Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan.

Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tujuan pembentukan holding adalah untuk lebih mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dan langkah ini memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

Langkah pemerintah melalui Kementerian BUMN itu dinilai sangat efektif guna mempercepat pemulihan ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19. Hal itu terjadi ketika usaha-usaha masyarakat kecil lebih berdaya.

Apa yang dikatakan Purbaya sangat beralasan. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut segmen UMKM termasuk UMi berkontribusi terhadap 60 persen lebih perekonomian Indonesia. Bahkan 99 persen usaha yang ada di Tanah Air saat ini masuk dalam kategori UMKM.

Dengan porsi yang sangat besar tersebut, 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM. Di sisi lain, sektor UMKM sangat rentan terdampak pandemi.

“LPS berharap pembentukan holding ini benar-benar dapat mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia karena kinerja setiap perusahaan akan semakin optimal,” katanya.

Sementara itu Trioksa Siahaan berpendapat kinerja positif setiap anggota holding telah terbukti pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Dengan kemampuan ekspansi dan penjagaan kualitas pembiayaan dari setiap perseroan, holding ini akan menjadi institusi besar yang juga berdaya saing global,” katanya.

Dia menyebutkan integrasi ekosistem ini membuat ekspansi usaha semakin kuat, sehingga mendorong lebih banyak investor untuk berkontribusi langsung pada pengembangan ultra mikro secara langsung maupun melalui holding ultra mikro.

Lagi pula, ketiga institusi ini dinilai sudah mampu mencari pendanaan dengan penerbitan surat utang. Bahkan, BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia mampu menerbitkan global bond dan sustainability bond yang investornya berasal dari luar negeri.

Trioksa menambahkan integrasi ini pun akan meningkatkan daya saing setiap institusi. “Pasalnya, penggunaan teknologi informasi dan penggunaan big data akan semakin intensif membantu baik pelaku ultra mikro maupun holdingnya sendiri,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini