HMI Berharap Otsus Jilid II Bawa Perubahan Besar untuk Tanah Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai pengesahan UU Otsus Papua Jilid II bisa mendatangkan perubahan besar bagi Tanah Papua. Asalkan pelaksanaannya dilakukan secara berkeadilan dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Otoda dan Pemberdayaan Desa PB HMI Riyanda Barmawi.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengesahan UU tersebut bisa menjadi momentum penting untuk pembenahan dan memperkuat semangat persatuan di tengah ancaman separatisme di Papua. Untuk itu, ia meminta gubernur dan bupati di wilayah Papua dan Papua Barat agar lebih bernyali untuk membuat terobosan positif di Papua.

“Sudah puluhan tahun Papua jadi bagian integral dari Indonesia. Kami berharap, revisi Otsus memiliki dampak yang baik untuk orang Papua. Kita ingin warga Papua, khususnya Orang Asli Papua dapat merasakan setiap denyut kebijakan yang dibuat pemerintah,” ujarnya, baru-baru ini.

Menurut Riyanda, penambahan anggaran sebesar 2,25 persen dalam Otsus Papua Jilid II membuka harapan bagi masa depan Papua. Apalagi Otsus Jilid II disusun sesuai dengan kebutuhan OAP, kelak masyarakat Papua dapat mengorbit seperti cahaya yang terbit dari Timur Indonesia.

“Pemerintah harus menjadikan pendidikan, kesehatan, serta ekonomi sebagai isu utama agenda pembangunan Papua. Begitu pun pembangunan infrastruktur fisik dan sumber manusia hendaknya dijalankan secara bersama-sama,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Papua adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Maka, sudah semestinya masyarakat Papua merasakan manfaat dari kesejahteraan.

“Untuk itu, sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat hendaknya menyasar langsung pada inti persoalan yang selama ini menjadi batu ganjalan dalam menjawab kesejahteraan Papua,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini