MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming optimis keberadaan Kementerian Investasi dapat membangkitkan gairah investor untuk masuk ke Indonesia.
Sebagai contoh adalah pengusaha Cina yang getol menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi,” katanya, Jumat 16 April 2021.
Menurut Maming, langkah Presiden Jokowi melakukan perombakan nomenklatur dengan dibentuknya Kementerian Investasi tepat dilakukan.
Pasalnya, masalah neraca perdagangan yang selalu defisit disebabkan dua faktor, yaitu investasi dan ekspor.
“Kami menilai ide Bapak Presiden Jokowi untuk merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas,” katanya.
Maming berharap Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor, yaitu aktif melakukan pendampingan kepada investor.
Menurut dia, peran aktif pemerintah untuk bisa mendampingi dunia usaha sangat dibutuhkan. “Kepastian waktu dan satu pintu itu yang dibutuhkan. Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost flow,” katanya.
Dirinya juga meyakini setelah menjadi Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor.
Kementerian itu nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah. Kendati, hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai perubahan nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi.
“Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort (usaha) yang ada dari pemerintah tercapai 100 persen,” katanya.