Hipmi Gandeng Pesantren Ajak Anak Muda Produktif Jadi Pengusaha

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming, meminta agar anak muda menjadi pengusaha dibanding jadi PNS.

Sebab, jika semua anak muda Indonesia berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti PNS, TNI atau POLRI, maka negara Indonesia akan kekurangan pengusaha muda.

“Kalau dia tidak mendapatkan lapangan kerja yang dipersiapkan oleh pemerintah, maka bukan menjadi bonus demografi tapi menjadi bencana demografi. Kalau semua anak muda yang lulus SMA, lulus kuliah berpikir menjadi ASN maka lama-lama negara ini akan bangkrut,” kata Maming dalam Pembukaan Gerakan HIPMI Syariahpreneur Indonesia, Selasa 29 Maret 2022.

Oleh karena itu, melalui HIPMI go to pesantren dan gerakan HIPMI syariah, pihaknya mendeklarasikan untuk mempersiapkan pengusaha-pengusaha muda muslim yang ada di Indonesia.

“Yang mana organisasi HIPMI bisa bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama, yang organisasi terbesar di dunia, dan Kebetulan saya menjadi bendahara nya bisa Sinergi untuk bersama-sama membangun bangsa ini lebih maju ke depan,” katanya.

Dia menyebut angka pengusaha muda di Indonesia baru mencapai 3,4 persen, artinya masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Seperti Malaysia sebesar lima persen, dan Singapura tujuh persen.

“Padahal untuk menjadi suatu negara maju, kita butuh 12-14 persen. Kalau 3,4 persen dari jumlah penduduk 270 juta kita baru punya 10 juta (entrepreneur). Kita masih kekurangan 30 juta atau sekitar 40 juta untuk mencapai 12 -14 persen,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapitelah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatanakun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembagasecara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanganijudi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. KepalaEksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskanbahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antaraOJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektifyang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara. Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukanOJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokirkarena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektifbila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksiaktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat. Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atauloophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untukmenyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanismeidentifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced...
- Advertisement -

Baca berita yang ini