Hasil Survei, Mayoritas Masyarakat Tolak Vaksinasi Berbayar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berdasarkan hasil survei Change.org Indonesia, Katadata Insight Center (KIC) dan KawalCOVID19.id, mayoritas responden menolak skema vaksinasi berbayar.

Mayoritas responden menilai, vaksinasi adalah merupakan hak warga di tengah pandemi. Selain itu, skema berbayar dianggap tidak adil terhadap warga kurang mampu.

Survei ini disebarkan 6-21 Agustus 2021 secara online ke seluruh Indonesia dengan melibatkan 8.299 responden menggunakan metode convenience sampling.

Karena penyebarannya yang menggunakan convenience sampling, ada proporsi responden yang berbeda dengan proporsi riil penduduk Indonesia per wilayah, di antaranya proporsi responden wilayah urban Jawa, kelompok usia dewasa muda, serta SES A-B lebih terwakili di survei ini dibanding dengan realita masyarakat Indonesia yang berada di SES B-C-D dan tinggal di wilayah non urban.

“Melalui hasil survei yang ini, kami bisa memetakan masalah-masalah apa yang dihadapi masyarakat berdasarkan pengalaman dan persepsi vaksinasi warga,” kata campaigner dari Change.org Indonesia, Efraim Leonard.

“Ini penting agar masyarakat dan pemerintah bisa menggunakan inputnya untuk memperbaiki program vaksinasi ke depannya,” ujarnya.

Head of Katadata Insight Center (KIC) Adek Media Roza menyebutkan bahwa 70 persen responden tidak setuju vaksin berbayar. Mereka mengatakan bahwa vaksin merupakan hak warga negara (73,9 persen), vaksin berbayar tidak adil bagi yang kurang mampu (67,9 persen) dan ada potensi menjadi ladang korupsi di Indonesia (53,5 persen).

Sementara 20,2 persen responden setuju skema vaksin berbayar dengan alasan agar vaksinasi lebih cepat selesai (71,3 persen), agar vaksin gratis diberikan hanya kepada yang tidak mampu (52,4 persen) dan agar mengurangi antrean bagi penerima vaksin gratis (49,9 persen).

“Di antara responden yang setuju vaksin berbayar, ada kecenderungan semakin senior usianya dan semakin baik status ekonominya, dukungan terhadap skema berbayar semakin tinggi tapi tidak sampai menjadi mayoritas,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Di Era Pemerintahan Presiden Prabowo, Korban Judol Diberikan Perawatan Intensif di RSCM

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mengumumankan adanya inisiatif baru dalam upaya menangani dampak sosial dan psikologis...
- Advertisement -

Baca berita yang ini