Hasil Khianati Islam, Warga UEA Bebas Tinggal di Israel 90 Hari

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah melakukan normalisasi hubungan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel kini telah menyepakati perjanjian bebas visa. Dengan kesepakatan tersebut, warga UEA bisa tinggal di negara Zionis tersebut selama 90 hari.

Mengutip Saudi Gazette, Jumat 23 Oktober 2020, perjanjian bebas visa itu ditandatangani oleh Dirjen Kependudukan dan Imigrasi Israel Shlomo Mor-Yosef dan Asisten Menteri Kebudayaan-Diplomasi Publik UEA Omar Saif Ghobash.

“Berlakunya nota kesepahaman memungkinkan pemegang paspor UEA untuk memasuki negara Israel tanpa visa,” kata Ghobash.

Ia yakin, dengan perjanjian ini, akan membuka peluang kerja sama di bidang ekonomi antar kedua negara, terutama di bidang industri, pariwisata hingga potensi besar investasi di masa mendatang.

Sebelumnya, pemerintah UEA juga telah secara resmi mengajukan permintaan untuk membuka kedutaan besar di Israel, setelah normalisasi hubungan resmi dilakukan dengan Amerika Serikat sebagai perantara.

Kebijakan UEA yang berdamai dengan Israel ini ditentang banyak negara, karena dianggap mengkhianati Islam dan perjuangan untuk memerdekakan Palestina.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Penguatan Resiliensi Media Dukung Ketahanan Nasional di Ruang Digital

Oleh: Nazira Billa Putri )*Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi masyarakat untukmemperoleh informasi secara cepat dan luas. Di sisi lain, perkembangantersebut juga memunculkan tantangan berupa penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang semakin sulit dibedakan dariinformasi yang benar. Dalam situasi seperti ini, penguatan resiliensi media menjadi faktor penting untuk mendukung ketahanan nasional di ruangdigital sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangunekosistem informasi yang sehat melalui penguatan peran media danpeningkatan kualitas layanan digital. Langkah tersebut menjadi bagiandari strategi nasional untuk memastikan ruang digital Indonesia tetapmenjadi sarana yang aman, produktif, dan mampu memperkuat persatuanbangsa di tengah derasnya arus informasi global.Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasidan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pers memiliki posisistrategis sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi hoaks dandisinformasi. Menurutnya, media yang menjalankan fungsi jurnalistiksecara profesional menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitasinformasi yang beredar di tengah masyarakat.Fifi menilai kecepatan perkembangan teknologi tidak boleh mengurangikomitmen terhadap akurasi informasi. Karena itu, pemerintah bersamainsan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiapproduk jurnalistik tetap mengedepankan kepentingan publik sertamemberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebutmenjadi semakin penting ketika ruang digital dipenuhi arus informasi yang bergerak sangat cepat dan tidak seluruhnya melalui proses verifikasi.Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat,yang menilai pers tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat di tengahledakan informasi digital. Menurutnya, informasi kini telah menjadikebutuhan mendasar sehingga masyarakat membutuhkan sumberinformasi yang dapat dipercaya sebagai rujukan dalam memahamiberbagai peristiwa.Di tengah meningkatnya volume informasi, keberadaan media profesionalmenjadi penentu kualitas ruang publik. Media yang mengedepankanprinsip verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial akanmemperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ruang bagiberkembangnya informasi yang menyesatkan.Upaya memperkuat ketahanan informasi juga didukung melalui berbagaiinovasi digital yang dikembangkan pemerintah. Pengakuan internasionalterhadap tiga inovasi Indonesia dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 menjadi bukti bahwa transformasidigital nasional semakin mampu menghadirkan solusi yang bermanfaatbagi masyarakat.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai pencapaiantersebut menunjukkan kualitas inovasi digital...
- Advertisement -

Baca berita yang ini