MATA INDONESIA, JAKARTA-Mulai hari ini, Minggu 24 Oktober 2021, pemerintah memperbolehkan anak-anak di bawah usia 12 tahun bepergian dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat.
Hal tersebut sesuai dengan sejumlah ketentuan baru yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupa Surat Edaran (SE) No.88/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan dalam aturan itu diperbolehkan anak-anak berusia di bawah 12 tahun untuk naik pesawat. Meski begitu, anak-anak tersebut harus didampingi orang tua atau keluarga.
“Anak-anak boleh terbang dengan didampingi orang tua atau keluarga. Pembuktiannya dengan menunjukkan kartu keluarga (KK) serta memenuhi persyaratan test Covid-19 sebagaimana ketentuan wilayahnya,” katanya.
Dalam SE terbaru itu juga diatur bahwa penerbangan dari atau ke bandara di Pulau Jawa dan Pulau Bali, antarkota di Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan negatif Rapid Test/RT-PCR maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.
Sementara untuk penerbangan dari dan ke bandara di luar wilayah Jawa dan Bali dengan kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT- PCR (sampel maksimal 2×24 jam), atau hasil negatif RT-antigen (sampel maksimal 1×24 jam), sebelum keberangkatan.
Lebih jauh, kata Novie, ada sejumlah pengecualian untuk kewajiban menunjukkan kartu vaksin. Pengecualian pertama adalah untuk pelaku perjalanan dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun.
Kedua, pelaku yang punya kondisi kesehatan khusus dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
Ketiga, angkutan udara perintis dan penerbangan angkutan udara di daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan), yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
