MINEWS, JAKARTA – Pemerintah berencana menghadirkan maskapai asing dalam penerbangan domestik. Namun rencana pemerintah ini, menghadirkan pro dan kontra dari sejumlah pihak.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Rainier H. Daulay menyatakan bahwa keberatan terkait rencana pemerintah untuk menghadirkan maskapai asing dalam penerbangan domestik.
“Kita sudah bicara hal yang sama tiga bulan lalu. Ini bukan solusi yang baik bagi industri maskapai kita. Dan dampaknya sangat berat bagi industri pariwisata,” ujar Rainier dalam acara diskusi terkait kenaikan tarif tiket pesawat di Lobby lounge Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juni 2019.
Ranier menambahkan maskapai asing tentu tak boleh angkut penerbangan domestik, tanpa mendirikan badan usaha di Indonesia. Hal ini bukan perkara mudah karena salah satu syarat kepemilikannya harus 51 persen oleh investor lokal.
Menurutnya, bisnis penerbangan saat ini sudah sangat berat dan dampaknya juga cukup besar bagi industri perhotelan di luar pulau Jawa. Sejumlah hotel yang biasanya di masa liburan lebaran okupansinya bisa mencapai 100 persen, malah turun drastis.
Di Sumatra Barat misalnya, tingkat okupansinya turun hingga 40 persen. Lalu di Makassar turun 25 persen, Bali juga turun 12 persenokupansinya. Padahal Bali adalah world tourist destination.
Ia juga menjelaskan bahwa hal ini membuat pusat penjualan oleh-oleh juga ikut mati dan usaha-usaha masyarakat kecil juga ikut tergerus.
“Selain itu, saya lihat bandara-bandara baru juga kosong melompong. Airline pasti akan bilang demi efisiensi skedul-skedul penerbangan tertentu dikurangi. Misalnya dari 10 kali penerbangan menjadi 3 kali penerbangan,” kata Rainier.
“Tentu saja pesawat yang tak terbang juga akan dikenai biaya parkir, maka jangan heran kalau ini bikin airline merugi. Jangan-jangan garuda dipaksa untuk buntung. Jadi kalau garuda rugi tentu yang lain pasti ikut rugi,” ujarnya menambahkan. (Krisantus de Rosari Binsasi)
