Mata Indonesia, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan upaya Indonesia dalam mewujudkan transisi energi, terutama dari sisi keuangan. Indonesia bertekad untuk menginspirasi dunia dengan berkomitmen mendukung penanganan krisis iklim global melalui mekanisme transisi keuangan hijau dan kebijakan lainnya. Hal tersebut ia sampaikan dalam rangkaian Conference of the Parties (COP) 28 Uni Emirat Arab (UAE) dalam agenda United Nations (UN) Climate Change High Level Champions and Marrakech Partnership di Dubai, UAE pada Senin, 4 Desember 2023.
“Indonesia sudah mempunyai komitmen untuk mengurangi CO2 dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Biaya yang kami butuhkan hingga tahun 2030 adalah 281 miliar dolar AS. Jadi ini sangat besar dan sangat mahal. Kalau untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, biayanya bisa dua kali lipat, lebih dari 500 miliar dolar AS,” ujar Menkeu.
Menkeu memberikan gambaran melalui kasus nyata yang sedang dilakukan Indonesia, yaitu upaya memensiundinikan 660 megawatt Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Untuk mengimplementasikan agenda uji coba tersebut, terdapat banyak tantangan, terutama dari segi pembiayaan. Menkeu menyebut, peranan blended finance menjadi sangat penting untuk mendukung terwujudnya transisi energi.
“Di Indonesia, kita punya (proyek pembangkit listrik) 35 ribu megawatt, 60 persen berbasis batu bara. Peran blended finance, dalam hal ini filantropi, swasta, Multilateral Development Bank, termasuk dengan uang negara dan BUMN menjadi sangat penting untuk dapat mewujudkan komitmen ini,” jelasnya.
Menkeu juga menyampaikan, berbagai regulasi untuk mendukung agenda perubahan iklim dari sisi keuangan dan kebijakan fiskal telah dirumuskan, seperti melalui budget tagging dan penerbitan Green Sukuk.
Di sisi lain, Indonesia juga memperkenalkan tiga agenda keuangan berkelanjutan, yakni pembentukan Energy Transition Mechanisms (ETM), Asean Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) versi 2, dan Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Kita harus bisa merancang transisi untuk Indonesia karena kita kaya akan sumber daya alam. Kita harus memastikan bahwa basis batubara yang kini menjadi porsi dominan energi kita bisa diubah menjadi energi terbarukan. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita dapat menarik lebih banyak partisipasi sektor swasta dalam mendanai situasi ini. Karena tanpa pendanaan, menurut saya agenda iklim hanya menjadi sebuah agenda. Kita dapat mewujudkannya ketika memiliki sumber daya sehingga sumber daya dalam hal ini menjadi sangat penting,” papar Menkeu.
(Kementerian Keuangan)
, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan upaya Indonesia dalam mewujudkan transisi energi, terutama dari sisi keuangan. Indonesia bertekad untuk menginspirasi dunia dengan berkomitmen mendukung penanganan krisis iklim global melalui mekanisme transisi keuangan hijau dan kebijakan lainnya. Hal tersebut ia sampaikan dalam rangkaian Conference of the Parties (COP) 28 Uni Emirat Arab (UAE) dalam agenda United Nations (UN) Climate Change High Level Champions and Marrakech Partnership di Dubai, UAE pada Senin, 4 Desember 2023.){kind=link}