Gubernur Nurdin Abdullah, Profesor dan Penerima 100 Penghargaan yang Ditangkap KPK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Gubernur Nurdin Abdullah pernah menerima “Tokoh Perubahan” dari Surat Kabar Republika dan 100 penghargaan lainnya. Dia juga mendapat anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari presiden Indonesia Joko Widodo karena dinilai telah memberikan sumbangsih dalam bidang sosial kemanusiaan.

Dia juga tercatat sebagai bupati pertama yang bergelar profesor. Nurdin mendapat gelar tersebut saat menjabat Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan (2008-2018).

Nurdin dikukuhkan sebagai Guru Besar oleh Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin, selain itu dia menjadi Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar.

Sebelum terjun ke dunia politik, Nurdin berkecimpung di dunia pendidikan bahkan sempat menempati beberapa jabatan struktural di sejumlah universitas.

Dia mendapat gelar sarjana strata 1 dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin pada 1986, lalu menyelesaikan S2 Master of Agriculture di Universitas Kyushu Jepang pada 1991. Di Universitas yang sama, ia pun menyelesaikan studi S3 Doktor of Agriculture (1994).

Hingga kini Nurdin bahkan dikabarkan masih tinggal di Perumahan Dosen Tamalanrea, Sulawesi Selatan.

Karier Nurdin Abdullah di bidang pendidikan, bisnis maupun pemerintahan dinilai cemerlang oleh banyak kalangan.

Hingga kini Nurdin dikabarkan telah mengoleksi lebih dari 100 penghargaan berbagai macam bidang.

Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2018, Nurdin Abdullah yang berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan.

Pasangan itu didukung tiga partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Pada pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal pada tanggal 27 Juni 2018, pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman mendapatkan suara terbanyak, 1.867.303 suara, mengungguli tiga orang pesaingnya.

Kini Nurdin sedang digelandang ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta karena diduga terlibat korupsi proyek Pekerjaan Umum Sulsel

Dia ditangkap bersama beberapa orang lainnya yang terdiri dari Sekretaris Dinas PU Sulsel, seorang kontraktor dan dua supir.

Penangkapan tersebut dilakukan Jumat 26 Februari 2021, tengah malam di rumah Nurdin Abdullah.

Dikabarkan petugas KPK membawa uang Rp 1 miliar saat menangkap gubernur itu dari rumah dinasnya, Jumat pukul 23.40 WIT.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Refocusing Anggaran MBG Makin Berpihak pada Kerentanan

Oleh: Alexander Royce*)Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Setelah lebih dari satutahun berjalan dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan refocusing atau penajaman sasaran program. Langkahtersebut bukan sekadar upaya efisiensi anggaran, melainkan bagian dari strategi untukmemastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan dampakmaksimal terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.Di tengah tantangan fiskal global, tekanan ekonomi internasional, serta kebutuhanpembangunan di berbagai sektor, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur. Fokus tidak lagi semata-mata pada besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi padakualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwapemerintah tidak sedang mengurangi komitmen terhadap pembangunan sumber dayamanusia, melainkan memperkuat efektivitas program agar hasilnya lebih nyata.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjadi figur yang pertama kali menjelaskan arah kebijakan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah memutuskanuntuk menggeser orientasi program dari mengejar kuantitas menuju peningkatankualitas pelaksanaan. Dalam berbagai kesempatan, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi menjadikan target puluhan juta penerima sebagai satu-satunya ukurankeberhasilan program. Sebaliknya, perhatian diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, danterluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang membenahi tata kelola program melaluirefocusing penerima manfaat, optimalisasi dapur yang sudah ada, moratorium pembangunan dapur baru, serta pencarian sumber pendanaan alternatif agar bebanAPBN dapat lebih terkendali. Langkah tersebut diyakini dapat menghasilkanpenghematan yang signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi yang diterima masyarakat.Lebih jauh, Nanik menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukanoleh jumlah paket makanan yang dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting adalahsejauh mana program mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizianak, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan kelompok rentan. Karenaitu, pemerintah memilih untuk mengarahkan sumber daya pada wilayah yang selama inijustru belum banyak tersentuh layanan gizi. Pendekatan tersebut sejalan denganarahan Presiden agar manfaat program dapat lebih dahulu dirasakan oleh masyarakatyang menghadapi kerentanan paling tinggi. Setelah arah kebijakan tersebut dijelaskan oleh Kepala BGN, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kemudian memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasirefocusing yang sedang disiapkan pemerintah. Menurut Agustina, BGN saat inimelakukan berbagai simulasi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan program dapat dicapai secara lebih efektif dan spesifik. Evaluasi dilakukan terhadap komposisipenerima manfaat agar intervensi gizi benar-benar menyasar kelompok yang memilikikebutuhan paling besar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menelaah kembalicakupan penerima manfaat yang sebelumnya dirancang sangat luas, sehingga program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam jangka panjang.Agustina juga menekankan bahwa proses penyesuaian tersebut merupakan bagiannormal dari perencanaan anggaran pemerintah. Dengan mempertimbangkan efektivitasprogram dan kondisi fiskal negara, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiapalokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Dalam berbagai pembahasananggaran tahun 2027, BGN mengkaji kemungkinan pengurangan penerima manfaatyang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama, sehingga ruang fiskal dapat difokuskankepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pendekatan inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak mengurangi perhatian terhadap isu gizi, melainkan memperkuat ketepatan sasaran kebijakan.Pandangan tersebut mendapat dukungan dari kalangan pasar dan pelaku ekonomi. Head of Research Kiwoom Sekuritas,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini