Gubernur Koster Bakal bangun Kereta Api Cepat di Bali

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pulau Dewata Bali, bakal memiliki kereta cepat. Hal iitu ditandai dengan pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan (Korsel) Yoon Sung-won.

Rencana kerja sama yang dibahas di antaranya pengembangan infrastruktur kereta api di Bali; pengembangan kawasan industri untuk energi bersih dan kendaraan listrik di Kabupaten Jembrana, Bali, serta pengembangan center of excellence bidang pengembangan wilayah, infrastruktur, dan transportasi di Bali.

Koster menyampaikan, Bali sebagai destinasi wisata internasional yang sangat populer karena pesona destinasinya yang indah dan unik perlu diperkuat dengan infrastruktur yang terkoneksi dan terintegrasi.

Dia mengedepankan penggunaan kereta api dan kendaraan berbasis baterai yang akan mendukung Bali menjadi sebagai hub pariwisata yang terus tumbuh secara berkelanjutan.

Selain itu, ia menyebutkan Bali juga akan mendorong tumbuhnya kawasan industri untuk penyiapan energi bersih dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai wujud nyata mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

“Selain itu, Bali akan mendorong pengembangan integrasi kawasan dengan sistem transportasi yang difokuskan di beberapa lokasi, yakni di Sanur, Denpasar, Sentral Parkir Kuta, Badung, Ubud, Gianyar dan di Gunaksa, Klungkung. Ini akan menjadi mode inovasi yang selanjutnya akan dikembangkan di seluruh Bali,” kata Koster.

Koster mengharapkan, bantuan teknis dan investasi untuk dapat membangun infrastruktur di Bali dapat terlaksana, terutama infrastruktur transportasi kereta api. Ia juga menekankan bahwa Pendidikan Latihan (Diklat) akan terus dilakukan, karena Bali akan membutuhkan tenaga yang lebih handal.

“Saya optimis kerja sama Provinsi Bali dengan Korea tetap dapat dikembangkan, mengingat kedekatan culture kedua masyarakat dan hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti secara konkret mulai tahun 2022,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea, Yoon Sung-won menyambut baik gagasan itu. Ia menyadari bahwa Korea Selatan perlu melakukan induksi dan pengenalan kemajuan industri dan sistem transportasi di Korea untuk dapat digunakan di Bali.

“Kerja sama secara sporadis sudah dimulai dengan dilakukannya penjajakan peluang pembangunan dengan pelaksanaan studi kelayakan pembangunan Kereta Api Ringan (LRT) sebagai akses Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa hal ini sudah diperkuat pula dengan pengiriman dua orang staf Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk meneruskan sekolah bidang perkeretaapian di Korea Selatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini