MATA INDONESIA, JAWA TIMUR-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pengawasan terhadap aliran tertentu. Hal itu imbas dari insiden ritual maut yang dilakukan spiritual Tunggal Jaya Nusantara menyebabkan belasan orang meninggal dunia.
Khofifah meminta agar ada pemilahan yang lebih tegas, apakah ritual tersebut terkait penyimpangan ajaran agama atau kultur budaya.
“Ini perlu dikaji, apakah budaya atau agama, sehingga pengaturannya bisa lebih jelas. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten juga bisa bersikap lewat kepala KUA tingkat kecamatan,” kata Khofifah saat memimpin rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, Senin 14 Februari 2022.
Menurutnya ini karena terkait dengan patologi sosial, peran ormas Islam diharapkan bisa lebih diperkuat juga.
Selain mendukung rencana pengetatan aktivitas di pantai yang berbahaya, Ketua PP Muslimat NU juga mendorong bupati Jember untuk membuat regulasi yang lebih ketat terhadap padepokan tertentu seperti dalam kasus kelompok Tunggal Jaya Nusantara.
“Untuk padepokan-padepokan, ini perlu ada tertib sosial yang lebih tertata lagi. Perkecualian untuk padepokan silat yang struktur dan kegiatannya sudah jelas,” ujar Khofifah.
Khofifah membandingkannya dengan kasus padepokan Kanjeng Dimas yang terjadi di Probolinggo beberapa tahun silam. Kasus tersebut menelan banyak korban dengan modus penggandaan uang.
Namun belum ada regulasi yang secara tegas mengatur soal padepokan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“Kalau Jember bisa menyiapkan referensi legal, ini bisa diikuti daerah yang lain. Seperti dulu di Probolinggo ada padepokan Kanjeng Dimas,” katanya.
Keberadaan regulasi dari Pemkab ini, diharapkan bisa menjadi landasan bagi aparat seperti Polri melalui struktur terendah, yakni Babinkamtibmas, untuk melakukan pengawasan secara langsung.
“Sehingga misal Babinkamtibmas mau turun, ada pijakannya. Misal peribadatan, harus seperti ini, ada kumpul-kumpul sampai malam. Jadi perlu ada pijakannya,” katanya.
