MATA INDONESIA, JAKARTA-Nampaknya Provinsi Jawa Barat bakal memiliki kabupaten baru, bernama Kabupaten Bogor Barat. Gabungan beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor ini sudah lama menginginkan pisah dan tahun depan bakal dikabulkan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap ada putusan yang jelas pada Maret 2021 dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) mengenai usulan pemekaran Kabupaten Bogor Barat.
“Semoga Maret 2021 ada sebuah keputusan yang jelas bagaimana DOB (daerah otonomi baru) Kabupaten Bogor bisa disetujui,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu 16 Desember 2020.
Hal itu disampaikan Emil, sapaan Ridwan Kamil, setelah menyerahkan dokumen usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Bogor Barat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Aula Islamic Center Jasinga Kabupaten Bogor, Selasa 15 Desember 2020.
“Alhamdulillah, hari ini peristiwa baik sudah berlangsung yaitu penyerahan usulan untuk calon daerah otonomi baru kabupaten Bogor Barat yang sudah lulus persyaratan dasar dan administrasi, juga sudah melalui persetujuan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Provinsi Jabar dan sekarang ada di pemerintah pusat,” ujarnya.
Emil sepenuhnya mendukung pemekaran wilayah tersebut sebagai bagian dari visi misinya. Sejauh ini, kata dia, ada 20 daerah calon DOB di Jabar yang diusulkan oleh elemen masyarakat namun baru tiga yang sudah dinyatakan siap dan memenuhi syarat.
“Minimal tiga dulu. Antrean ada 20 calon DOB tapi semua belum sesiap Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Garut Selatan,” katanya.
Menurutnya, saat ini masih banyak warga yang belum sejahtera dan merasakan keadilan. Dua faktor inilah yang mendorong banyaknya aspirasi pemekaran wilayah karena merasa sistem yang berjalan sekarang belum membuahkan kesejahteraan dan keadilan.
Emil mengatakan, hingga kini masih ada warga yang harus menempuh waktu delapan jam perjalanan hanya untuk mengurus administrasi. Kemudian ada seorang bupati dalam hal ini Bupati Bogor harus mengurusi 6 juta warganya yang mau bagaimanapun secara teori pelayanan dipastikan tidak akan optimal.
“6 juta warga itu setara dengan Provinsi Sumatera Barat yang diurus oleh 17 bupati/wali kota dan 850 anggota DPRD. Sementara di Kabupaten Bogor 6 juta warga hanya diurus oleh satu bupati, 50 anggota DPRD, satu polres dan sebagainya. Pastilah kualitas pelayanan akan sangat terkendala,” tuturnya.
Kemudian secara teori, Jawa Barat yang memiliki penduduk 50 juta jiwa hanya memiliki 27 kabupaten/kota, sementara 40 juta penduduk Jawa Timur punya 38 daerah. Akibatnya, selain pelayanan publik yang kurang maksimal, dana transfer ke daerah juga berpengaruh. Perbandingan dana transfer Jabar dan Jatim mencapai Rp10 triliun dalam setahun. Maka, idealnya Jabar memiliki minimal 40 kabupaten/kota.
“Jadi kalau kita pakai rasio pelayanan publik dan dana transfer daerah maka harusnya Jawa Barat daerahnya minimal 40,” kata Emil.
