Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, merupakan momen penting bagi seluruh warga Indonesia. Namun, kita harus waspada terhadap potensi konflik antarkelompok dan warga yang bisa muncul, terutama karena isu agama yang diangkat oleh beberapa pihak.
Mencegah provokasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif kita sebagai masyarakat yang menginginkan harmoni dan kedamaian.
Menjelang Pilkada, isu SARA sering kali dimanfaatkan untuk memecah belah. Di wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat, situasi ini menjadi perhatian khusus.
Tokoh agama Buddha Bandung Barat, Bhikkhu Suddhasilo, mengingatkan bahwa kita harus bijaksana dalam mendukung pasangan calon. Menurutnya, selama ini masyarakat dari berbagai agama sudah saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari.
Ketika umat Buddha merayakan Hari Waisak, masyarakat dari berbagai agama turut membantu. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya toleransi antarumat beragama di wilayah ini.
Isu agama tidak seharusnya menjadi senjata untuk menyerang pasangan calon lain. Setiap WNI memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sehingga isu-isu SARA seharusnya dihindari demi menjaga kondusivitas dan keharmonisan masyarakat.
Kerukunan antarumat beragama di wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat saat ini sudah terjalin dengan baik. Sangat disayangkan jika perpecahan terjadi karena perbedaan pilihan politik dan agama.
Tidak hanya tokoh agama Buddha, pemuka agama Katolik, Hindu, Konghucu, dan Islam juga sepakat untuk tidak menggunakan politik identitas dalam Pilkada serentak ini. Mereka bersama-sama menyerukan agar isu SARA tidak dijadikan alat politik. Kerja sama lintas agama ini menjadi bukti bahwa gotong royong bisa menjadi kekuatan dalam menjaga kedamaian dan ketertiban.
Polisi juga berperan penting dalam mengantisipasi maraknya isu hoax dan SARA di media sosial. Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi hoax serta berbau SARA.
Menurutnya, masyarakat harus selalu waspada terhadap provokasi yang mengatasnamakan SARA. Bukan hanya menjelang Pilkada, tetapi setiap waktu, kita harus menjaga toleransi dan kondusivitas antarumat beragama.
Sepanjang tahun ini, toleransi antarumat beragama di Kota Cimahi dan Bandung Barat sangat luar biasa. Masyarakat saling mendukung dalam berbagai kegiatan keagamaan dengan aman dan tertib. Kapolres Cimahi menegaskan bahwa kondusivitas ini harus dipertahankan, terutama menjelang Pilkada. Gotong royong dalam mengawal pelaksanaan Pilkada yang aman dan tertib adalah kunci untuk menjaga keharmonisan masyarakat.
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, Cici Darmayanti, menegaskan bahwa masyarakat harus menghindari provokasi isu SARA dan hoaks yang cepat beredar di media sosial. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk selektif menerima informasi dari media sosial dan tidak terpengaruh oleh informasi palsu (hoaks).
Tahapan Pilkada harus dijadikan momentum untuk membangun konsolidasi dan koordinasi yang harmonis demi mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berintegritas.
Meski masa pendaftaran calon baru dimulai pada 27-29 Agustus 2024, berbagai kandidat sudah mulai muncul dan mempersiapkan diri. Menurut Cici Darmayanti, semakin banyak calon yang muncul, semakin baik bagi perkembangan demokrasi di daerah.
Semua kandidat yang maju memiliki visi dan misi terbaik untuk membangun daerah. Oleh karena itu, kita harus belajar menghargai setiap perbedaan dan kembali bersatu dalam semangat keberagaman demi Kabupaten Aceh Barat yang lebih baik.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh hoaks, provokasi di media sosial waspada terhadap sebaran hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pilkada 2024. Menurutnya, salah satu yang perlu diwaspadai dalam pesta demokrasi adalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbau SARA. Hal ini dapat menimbulkan polarisasi yang memecah belah keutuhan masyarakat.
Edy mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November 2024. Satu suara bisa menentukan masa depan pembangunan di Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan.
Media massa atau pers memiliki peran strategis dalam menangkal hoaks dan mengedukasi masyarakat untuk selalu menyaring informasi sebelum membagikannya. Pilkada 2024 seharusnya disambut dengan kegembiraan, karena melalui pelaksanaannya, masyarakat dapat memilih pemimpin-pemimpin terbaik bagi keberlanjutan pembangunan.
Melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh tokoh agama, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam mencegah provokasi SARA, kita harus semakin yakin bahwa gotong royong adalah kunci untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan menjelang Pilkada 2024.
Setiap tindakan kecil dari masing-masing individu dalam mencegah provokasi SARA akan membawa dampak besar bagi keberhasilan demokrasi di negeri ini. Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas dan saling menghargai perbedaan, agar Pilkada bisa berjalan dengan aman dan damai.
