Gernas BBI Jadi Langkah Sinergitas Pemerintah untuk Bangkitkan IKM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan saat ini Kementerian Perindustrian gencar membangkitkan kembali gairah usaha para pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

Upaya ini perlu kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, asosiasi serta beragam pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Kemenperin adalah mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

“Gernas BBI ini berhasil membuat jaring penyelamat bagi para IKM untuk bangkit dari keterpurukan,” katanya.

Reni menjelaskan, Gernas BBI menjadi role model dalam pengembangan dan pemberdayaan IKM berbasis potensi daerah. Sasarannya antara lain meningkatkan daya saing IKM di pasar dalam dan luar negeri.

“Gernas BBI yang memiliki target untuk meningkatkan jumlah IKM/UMKM atau artisan dari total 11,7 juta menjadi 30 juta unit usaha bisa masuk ke ekosistem digital (onboarding) pada tahun 2023,” katanya.

Gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif buatan artisan Indonesia, menciptakan nilai tambah bagi konsumen untuk memiliki produk yang berkualitas.

Selain itu meningkatkan peran aktif pemerintah daerah, top brands, dan media massa untuk terus memberdayakan IKM dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penyelenggaraan Gernas BBI tahun ini menitikberatkan peran pemerintah daerah dan top brand, bersama-sama dengan pelaku usaha untuk mengolah sumber daya alam yang ada di daerah sehingga tercipta nilai tambah,” ujar Reni.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini