MATA INDONESIA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani percaya sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Gerindra akan menyediakan bantuan hukum untuk Edhy.
Dia menilai KPK akan menangani masalah itu secara transparan, baik dan cepat sehingga banyak masyarakat mengetahui persoalan tersebut secara jelas.
“Gerindra berharap agar asas praduga tidak bersalah Edhy Prabowo tetap dihormati dan dijunjung tinggi,” ujar Muzani, Jumat 27 November 2020.
Muzani menegaskan partainya akan menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo dan harus dihormati sebagai upaya menjernihkan persoalan yang dituduhkan.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dari berbagai lapisan yang telah memberikan perhatian besar terhadap persoalan yang dialami Edhy Prabowo.
Muzani menegaskan Partai Gerindra menjadikan peristiwa itu sebagai pembelajaran yang berharga untuk mengelola setiap kepercayaan yang diberikan kepada mereka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap dalam kasus perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Edhy Prabowo menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pasca-ditetapkan sebagai tersangka KPK.
