Gelar RUPS, Peter Gontha Berhenti Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kisruh keuangan di maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia terus berlanjut. PT Garuda Indonesia Tbk akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 13 Agustus 2021. Salah satu agendanya adalah perombakan Direksi dan Komisaris.

Komisaris Garuda Indonesia, Peter F Gontha, mengungkapkan hal tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Demikian juga dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), disebutkan adanya agenda pergantian pengurus perseroan.

Peter F Gontha menyebut 14 Agustus 2021, namun dari keterbukaan informasi di BEI, Garuda menjadwalkan agenda tersebut pada 13 Agustus 2021. Peter mengunggah foto Dewan Komisaris Garuda Indonesia dalam formasi lengkap. Ia mengatakan akan berhenti dalam RUPS pekan depan.

“Foto ini saya terima dari Pak Triawan Munaf. 5 (lima) anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia. Yang pasti yang Tengah tanggal 14 Agustus akan berhenti. Terima kasih atas kepercayaannya selama ini,” kata Peter di akun Instgramnya, Sabtu 7 Agustus 2021.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Peter Gontha (@petergontha)

Maskapai Garuda Indonesia mengalami kerugian USD 2,44 miliar atau setara dengan Rp 35,38 triliun pada 2020. Auditor untuk mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia pun memberikan opini Disclaimer atau ‘Tidak Menyatakan Pendapat’ karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menyediakan suatu basis bagi opini audit.

Di saat kinerja keuangan maskapai pelat merah itu anjlok akibat pandemi, Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia Peter F Gontha dan Triawan Munaf siap untuk tidak mendapatkan gaji. ”Permohonan pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka,” tulis Peter dalam surat di sosial media resminya di Instagram.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini