Gegara Ribut Tarif Angkot Bikin Makassar Jadi Berdarah

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Di kalangan mahasiswa Makassar, setiap 24 April selalu dikenang sebagai April Makassar Berdarah (Amarah). Itu adalah gelombang protes mahasiswa paling brutal dan berdarah yang pemicunya adalah tingginya tarif angkot untuk mahasiswa.

Awalnya adalah 21 April 1996, saat mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) melakukan unjuk rasa menuntut pemerataan tarif angkot antara mahasiwa dan penumpang umum.

Dalam aksinya mahasiswa menahan bus Damri yang kemudian dihancurkan. Akibatnya Brimob dan pasukan Armed TNI pun turun mengamankan kerusuhan itu.

Namun hasilnya justru semakin parah. Perang batu antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan tidak terhindarkan.

Rupanya aksi itu tidak selesai dalam satu hari. Puncaknya terjadi pada 24 April 1996, saat mahasiswa mempersenjatai diri bukan hanya dengan batu, tetapi benda-benda berbahaya lainnya seperti parang dan panah.

Akibatnya seorang anggota Armed tertembus anak panah dari pelipis hingga mendekati telinga.

Peristiwa itu membuat marah aparat keamanan. Mereka pun mengejar mahasiswa hingga ke ruang-ruang kuliah UMI.

Selain itu tiga mahasiswa meninggal dunia karena ditenggelamkan di sungai. Semuanya adalah mahasiswa UMI.

Keesokan harinya Makassar lumpuh total akibat seluruh mahasiswa memenuhi semua ruas jalan di kota itu. Kondisi itu berlangsung selama lima hari hingga 30 April 2019.

Akibatnya Komnas HAM turun tangan karena menilai ada ndikasi pelanggaran HAM pada peristiwa itu.

Akhirnya disepakatilah sebuah piagam kerukunan yang ditandatangani pihak yang bertikai seperti unsur Pemerintah Kota Ujung Pandang, Pemprov Sulsel, Kasdam VII Wirabuana, Wakapolda Sulseltra, DPRD Sulsel, Organda, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perwakilan Mahasiswa dan Komnas HAM.

Mahasiswa Makassar hingga kini memperingatinya dengan sebutan Tragedi Amarah.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini