Gara-Gara Muncul di Acara Masak di Youtube, Buronan Mafia Italia Ditangkap

Baca Juga

MATA INDONESIA, ROMA – Gara-gara nampang di sebuah acara masak yang ditayangkan di Youtube, buronan mafia Italia selama 7 tahun ditangkap.

Kepolisian Italia berhasil menangkap buronan mafia Italia selama 7 tahun bernama Marc Feren Claude Biart ke dalam penjara. Lucunya, Biart ditangkap saat identitasnya terlihat saat berada di sebuah acara masak di Youtube. Meski dirinya sudah menutupi wajahnya, namun tato di tubuhnya tidak disamarkan.

Penangkapan terjadi di Kota Boca Chica, Republik Dominika pada Rabu 31 Maret 2021 dan sudah diekstradisi ke Italia. Sebelumnya, pada tahun 2014, Biart dituduh menyelundupkan kokain ke Belanda atas nama klan Cacciola dari kelompok mafia bernama ‘Ndrangheta.

Ndrangheta dianggap sebagai salah satu kelompok kejahatan terkuat di dunia yang dikepalai oleh Luigi Mancuso dengan memiliki julukan berbagai macam nama, seperti “Si Serigala”, “Gendut, dan “Pirang”.

Kelompok tersebut dikenal karena yang mengendalikan arus masuk kokain di Eropa yang berbasis di Calabria, Italia.

Dengan memiliki anggota sebanyak 355 orang membuat hakim memerlukan 3 jam untuk membacakan nama-nama terdakwa sekaligus menjelaskan catatan kejahatan mereka. Para anggota kelompok mafia tersebut banyak yang melakukan kejahatan pembunuhan, peredaran narkoba, pemerasan dan pencucian uang.

Di dalam persidangan yang sudah dilakukan Januari lalu, ada lebih dari 900 saksi yang bakal memberikan bukti-bukti kejahatan kelompok mafia tersebut yang akan berlangsung selama 2 tahun.

Reporter : Rama Kresna Pryawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini