HeadlineNews
Updated:

Gak Tega! Dirut Taspen Kasihani Uang Pensiunan Wapres JK yang Kecil, Ini Nominalnya

Puji Christianto
Puji Christianto
2618
2618
0
Wapres Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla
Baca Juga
Puji Christianto
Puji Christiantohttps://www.minews.id

MINEWS, JAKARTA – Masa jabatan Jusuf Kalla (JK) sebagai Wakil Presiden tinggal menghitung hari lagi. Sebelum mengakhiri masa baktinya tersebut, PT Taspen (Persero) menyerahkan uang pensiun dan jaminan hari tua (JHT) kepada politisi senior Partai Golkar itu.

Lalu berapa besaran uang pensiun yang diterima JK? Sayangnya Direktur Utama Taspen, Iqbal Latanro mengaku tak tega dan kasihan jika mengungkapnya ke media. Sebab uang pensiun JK kecil.

“Kita serahkan JHT dan pensiun bulanan. Tidak usah saya sebut nilainya tidak besar. Kasihan nanti,” kata Iqbal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Rasa penasaran itu pun langsung terjawab lewat mulut Husain Abdullah yang merupakan Juru Bicara Wapres JK. Melalui akun instagram pribadinya @husainabdullah1, dia menyebut uang pensiun yang diterima Jusuf Kalla sebesar Rp 21 juta per bulan.

“Pak JK dapat pensiunan sbg Wapres 21 jt/bulan,” tulisnya.

Pada kesempatan kemarin, Jusuf Kalla pun mengucapkan terima kasih kepada Taspen. “Sekali lagi saya menyampaikan terimakasih kepada Pak Iqbal dan kawan-kawan. Semoga kita semua selalu di berikan kesehatan,” ucap Jusuf Kalla.

Berita Sebelumnya
Ramalan Zodiak 15 Oktober 2019 – Capricorn Dapat Tekanan, Virgo Dipandang Contoh yang Baik
Berita Selanjutnya
Wamena Semakin Aman, Ratusan Pengungsi Memilih Kembali Lagi
Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini