MINEWS.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta tidak memperbaiki kualitas udara Jakarta, 31 warga Jakarta melakukan gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).
“Gugatan ini untuk kepentingan seluruh warga DKI Jakarta yang berjumlah sekitar 10 juta jiwa,” kata kuasa hukum Tim Advokasi Ibu Kota, Bondan Andriyanu, di Jakarta, Kamis 4 Juli 2019.
Menurut Bondan saat ini Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Jakarta tidak aktual. Baku mutu udara ambien (BMUA) nasional dan DKI Jakarta tidak sesuai lagi dengan standar rekomendasi World Health Organization (WHO). Maka tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
Selain Anies, terdapat enam tergugat lainnya. Mereka adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten yang juga harus bertanggung jawab atas buruknya udara DKI.
Bondan berharap Hakim PN Jakpus dapat mengabulkan gugatan itu. Pasalnya, kata Bondan, dengan merenggut kualitas udara baik, pemerintah dinilai telah terbukti melanggar Hak Asasi Manusia karena lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Sejak 14 Maret- 14 April 2019, LBH Jakarta dan YLBHI, yang merupakan salah satu
bagian dari Tim Advokasi Ibu Kota, telah membuka pos pengaduan online calon penggugat. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencemaran udara bisa menjadi turut penggugat dalam gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait pencemaran udara di Jakarta yang sudah melewati ambang batas.
Setelah melewati syarat kelengkapan administrasi dan pengukuhan komitmen calon penggugat, saat ini total sebanyak 31 orang menjadi penggugat. Mereka merupakan warga yang sehari-hari beraktivitas di Jakarta dari berbagai profesi dan latar belakang. Gugatan ini mendapat dukungan 1.078 warga melalui petisi dalam situs www.akudanpolusi.org.
Polusi udara Jakarta viral di media sosial. Warganet mengunggah foto dengan situasi polusi udara di sekitar mereka dengan tagar #SetorFotoPolusi.
