Fix! 6 April 2020 Penentuan Nama Wakil Gubernur DKI Jakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta sepertinya tak akan menunda lagi penentuan siapa yang akan menjadi orang nomor dua di ibu kota mendampingi Anies Baswedan, apakah Ahmad Riza Patria dari Gerindra atau Nurmansjah Lubis.

Penentuan siapa yang akan menduduki posisi Wakil Gubernur DKI akan dilaksanakan pada Senin 6 April 2020 mendatang, meski keadaan darurat Covid-19 masih berlaku di Jakarta.

“Insya allah tetap 6 April,” ucap anggota Panlih Wagub DKI S Andyka, Selasa 31 Maret 2020.

Namun, Andyka menegaskan, pihaknya akan tetap menghormati protokol pencegahan Covid-19, seperti menjaga jarak fisik atau physical distancing. Bahkan, penataan meja dan kursi tidak berbarengan, melainkan untuk satu orang saja.

Politikus Gerindra ini mengaku luas ruangan rapat paripurna tidak menjadi kendala terhadap penataan meja kursi bagi anggota DPRD saat pemilihan nanti.

“Dengan meja kita rapatkan dengan diisi 1 meja 1 orang jaraknya sudah 1,5 meter. Sementara ini kita persiapkan, kita tata. Begitu juga penambahan bilik suara tadinya 4 sekarang 6 penambahan kotak suara pada mulanya 1 jadi 2. Kotak suara kita dekatkan ke kotak suara, kiri 3 kanan 3,” ujarnya.

Tamu undangan juga tidak lebih dari 150 orang. Hal ini untuk mengakomodir kebijakan jaga jarak fisik di tengah upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19.

Seperti diketahui, posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah kosong selama bertahun-tahun, sejak ditinggal Sandiaga Uno yang menyalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2019 lalu.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini